Bekasi

Dokumen Tak Lengkap dan Mencemari Lingkungan, Satu Perusahaan di Bekasi Dapat Sanksi Tegas

aduan dari masyarakat sekitar mengenai limbah dari perusahaan yang mencemari kali sadang di wilayah tersebut

Dokumen Tak Lengkap dan Mencemari  Lingkungan, Satu Perusahaan di Bekasi Dapat Sanksi Tegas
Satu perusahaan di Kabupaten Bekasi dapat sanksi tegas karena mencemari lingkungan

 

BEKASI, FIN.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi menetapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab PT. Kimu Sukses Abadi dengan pertimbangan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan didukung oleh ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

Penetapan sanksi itu diberikan oleh PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan kepada pihak perusahaan atas dasar pelanggaran ketidaktaatan terhadap peraturan perundang undangan perizinan berusaha.

(BACA JUGA:Diduga Tolak Pasien Kritis Hingga Meninggal, Rumah Sakit Helsa Bekasi Dilaporkan ke Kelurahan)

“Dengan ini saya menyerahkan Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup, tentang sanksi administratif. Memutuskan, menetapkan sanksi kepada PT. Kimu atas pelanggaran ketidaktaatan terhadap peraturan Perizinan Berusaha,” ungkap Dani Ramdan dalam keterangan resminya, Kamis 16 Juni 2022.

Penetapan itu merupakan tindak lanjut adanya aduan dari masyarakat sekitar mengenai limbah dari perusahaan yang mencemari kali sadang di wilayah tersebut, diketahui pihak perusahaan membuang limbah pencucian tinta printing dengan golongan B3.

“Kami mendapat laporan dari masyarakat, bahwa ada kegiatan pabrik kemasan dan ada aktivitas printing dengan menggunakan bahan tinta. Tinta tersebut dicuci dan menyebabkan limbah yang termasuk golongan B3,” ucapnya.

Dari hasil penyelidikan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi didapati bahwa PT. Kimu Sukses Abadi juga tidak memiliki perizinan usaha dan sarana prasarana pengelolahan limbah perusahaan tidak memadai.

(BACA JUGA:Begini Jawaban Direktur RS Helsa Bekasi yang Diduga Tolak Pasien Kritis Hingga Meninggal )

“Hanya dari sisi pengolahan limbahnya saja, setelah diinspeksi oleh DLH ternyata perizinannya tidak ada, sarana prasarananya tidak memadai baik dari penyimpanan tetap, penyimpanan sementara dan pengolahan limbahnya, serta kerjasama dengan pihak ketiganya,” jelasnya.

Langkah yang saat ini diambil oleh Pemkab Bekasi diantaranya memberikan surat paksaan pemerintah guna penghetian kegiatan pengelolaan limbah hingga seluruh syarat yang diberikan dipenuhi, jika tidak segera terpenuhi Pemkab Bekasi akan segera menutup total aktivitas perusahaan.

Perlu diketahui PT. Kimu Sukses Abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang Manufacturing yang memproduksi Corrograted Carton Box dan Plastics Box Industry.

Dalam pelanggaran peraturan terdapat 6 point yan tidak dipenuhi oleh PT. Kimu Sukses Abadi diantaranya sebagai berikut :

(BACA JUGA:BNPP Lakukan Evaluasi dan Pemantauan Rencana Aksi di 222 Lokasi Prioritas)

1. Belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan

2. Membuang air limbah yang menyatu dengan saluran drainase air hujan menuju ke badan air

3.  Belum memiliki persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah

4.  Menyimpan limbah B3 berupa kemasan bekas tinta B321-4 di area terbuka di halaman perusahaan

5.  Belum memiliki tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis;

6. Belum memiliki rincian teknis penyimpanan limbah B3

Dari temuan pelanggaran yang didapat PT. Kimu Sukses Abadi harus memenuhi syarat syarat yang tertera dalam surat paksaan pemerintah diantaranya :

1. Harus menyusun dokumen Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan persetujuan lingkungan sesuai dengan izin peruntukan penggunaan lahan, paling lama 120 hari

2. Menghentikan pembuangan air limbah yang menyatu dengan drainase air hujan, paling lama 7 hari

3. Membersihkan saluran drainase air hujan dan air limbah tinta, paling lambat 7 hari kerja

4. Memisahkan saluran pembuangan dengan saluran drainase, paling lambat 30 hari kerja

5. Membuat persetujuan teknis, pemenuhan baku mutu air limbah, paling lambat 120 hari kerja

6. Menyerahkan limbah B3, berupa tinta dan kemasan tinta kepada usaha dan pengolahan limbah B3 yang berizin, paling lambat 7 hari kerja

7. Membuat tempat penyimpanan limbah B3, sesuai dengan ketentuan teknis, paling lama 30 hari kerja

8. Membuat rincian teknis penyimpanan limbah B3, paling lama 120 hari kerja. (Tuahta Simanjuntak)

Berita Terkait