Menurut Edwin, jika ditemukan ada penimbun, pihaknya bersebagai anggota dewan bisa berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk dilakukan tindakan atau proses secara hukum.
Disinggung soal operasi pasar (OP) diselenggarakan oleh kota Bandung, kata Edwin, sebetulnya bisa dan tidak masalah walaupun memang yang menentukan harga dan sebagainya adalah pemerintah pusat.
(BACA JUGA:Harga Pangan Dunia Sentuh Rekor Tertinggi di Februari 2022, Ini Penyebabnya...)
Namun menurutnya perlu dilakukan pengecekan ketersedian terlebih dulu, dan perlu komunikasi dalam hal ini dengan pedagang.
"Bisa ditelusuri keluhan mereka seperti apa, yang penting ada perhatian dari pemerintah kota Bandung,” tegasnya.
Di sisi lain, Edwin menilai kinerja Disdagin Kota Bandung belum optimal, karena sampai sejauh ini pihaknya belum melihat ada langkah langkah konkrit yang dilakukan.
(BACA JUGA:Sidak Pasar Serpong, Wamentan Harvick Ingin Pastikan Stok Bahan Pangan Aman Jelang Ramadhan)
“OP pengecekan di lapangan seperti apa, saya saja mengetahui memahami selama ini dari media,” terangnya.
Untuk itu, Edwin berharap Pemkot Bandung lebih berperan aktif, turun lihat kondisi di lapangan. Sidak bahkan kalau perlu bersama dewan.
Dewan sendiri kata dia, siap terjun bersama sama ke lapangan. Bahkan Edwin mencontohkan di daerah lain sidak ke salah satu tempat penjualan mini market ditemukan penimbunan dan itu pun bisa dilakukan di Bandung.
(BACA JUGA:IDEAS: Kerugian Masyarakat Akibat Krisis Minyak Goreng Capai Rp 3,38 Triliun)
"Harusnya semua pihak bergerak terutama pemerintah kota, bisa kita sangat bisa kerjasama," ujar Edwin.
Edwin berharap, pemerintah bisa segera menstabilkan kondisi yang ada harga turun, bahan tersedia ditengah masyarakat.
"Aneh kan negara terbesar sawit di dunia tapi minyak gorengnya langka, ada sesuatu yang salah dalam mengelola, itu harus jadi catatan, terlebih jelang ramadan semua harusnya bisa normal," pungkasnya. (adv)