Apalagi, lanjut dia, dalam surat yang sebelumnya dikeluarkan sudah tegas dikatakan pemprov hanya memfasilitasi masyarakat ber-KTP NTB saja, baik ASN maupun masyarakat umum dalam pembelian tiket. Tetapi tidak kemudian ada paksaan yang dilakukan.
“Sudah jelas perangkat daerah diminta memfasilitasi ASN, keluarganya dan NIK NTB yang mau pesan tiket secara kolektif. Tidak ada mewajibkan ASN beli tiket MotoGP,” jelasnya.