DPR: Jangan Setengah Hati Terapkan Status Operasi Militer Siaga Tempur di Papua - Pemerintah dalam hal ini TNI dan Polri harus serius menerapkan status operasi militer siaga tempur di Papaua.
TNI dan Polri jangan setengah hati untuk menjalankannya.
Sebab serangkaian aksi yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua telah menyebabkan banyak korban jiwa baik kalangan TNI-Polri maupun masyarakat sipil.
Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah jangan setengah hati menjalankan operasi militer siaga tempur menyelesaikan aksi KKB Papua.
BACA JUGA:
- Stasus Operasi TNI Siaga Tempur di Papua, Ketua MPR: Jangan Ragu Tindak Tegas KKB Papua
- Prajurit TNI Gugur, Wapres Ma'ruf Amin: Saatnya TNI Polri Bersikap Tegas Atasi KKB Papua
"Adanya rangkaian serangan oleh KKB yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban, menunjukkan pemerintah selama ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh," katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 19 April 2023.
Menurutnya, status siaga tempur yang dinyatakan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, juga dibutuhkan keseriusan.
Hal itu menyusul aksi KKB yang menyerang dan menembaki prajurit TNI, sehingga menyebabkan satu orang prajurit gugur dan empat lainnya luka-luka.
"Kalau mau ditingkatkan jadi siaga tempur, tapi pendekatannya penyelesaiannya masih setengah hati, yang akan jadi korban para prajurit TNI dan warga sipil," ucapnya.
BACA JUGA:
- Hadapi KKB Papua, Panglima TNI Naikan Status di Papua Jadi Operasi Siaga Tempur
- Prajurit TNI Gugur di Papua, Respon Geram KSAD Jenderal Dudung: KKB Biadab
Sukamta kemudian menyoroti anggaran, personel, dan peralatan tempur TNI dalam operasi di Papua yang menurut dia sangat terbatas.
Apabila hal tersebut tidak ditingkatkan, maka status siaga tempur di Papua belum maksimal.
"Apakah dengan ditingkatkan status operasi menjadi siaga tempur akan ada tambahan anggaran, personel, peralatan tempur, sudah ada pengkondisian wilayah? Kalau tidak ada perbedaan, artinya ini masih jadi kebijakan yang setengah hati. Maka menjadi sangat penting pemerintah punya desain penyelesaian masalah Papua secara komprehensif," tutur Sukamta.
Karena itu, Sukamta mendorong pemerintah untuk menindak serius permasalahan ini secara komprehensif.