JAKARTA, FIN.CO.ID - Alasan pemerintah menaikan harga BBM supaya subsidi tepat sasaran.
Hal ini menuai sorotan kalangan politisi di Senayan.
Pasalnya, jika pemerintah ingin subsidi tepat sasaran, maka harus ada pembatasan pembelian BBM, khususnya BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar.
(BACA JUGA:Tanki Balongan Meledak, Pertamina Jamin Pasokan BBM Lancar)
Demikian ditegaskan Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022).
Hingga ini, sambung dia, pemerintah belum merevisi Peraturan Presiden No. 191/2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.
Seperti yang diketahui, pemerintah memang berencana melakukan pembatasan pembelian Pertalite dan Solar Subsidi melalui revisi aturan itu dengan sistem melakukan registrasi di MyPertamina.
(BACA JUGA:Bandingkan Harga BBM Era SBY, Yan A Harahap Singgung Jokowi: Tak Peduli Jeritan Rakyat)
Sejak harga BBM naik 3 September 2022, persoalan pembatasan BBM itu tenggelam.
"Harap (Perpres) segera direvisi," tandas Harris.
Di 2022, ungkap dia, besaran subsidi energi akan mengalami pembengkakan.
Diperkirakan subsidi mencapai Rp. 440-an triliun.
(BACA JUGA:Soal Harga BBM Naik, PKS Sindir Tema Kemerdekaan RI 'Pulih Cepat Bangkit Lebih Kuat')
Namun pada 2023, subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp. 336,7 triliun.