JAKARTA, FIN.CO.ID -- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023 sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Nota Keuangan pada 16 Agustus 2022 kemarin.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengumumkan telah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 3.041 triliun, dalam RAPBN 2023. Target belanja negara ini lebih rendah dibandingkan proyeksi belanja negara yang mencapai Rp 3.169 triliun.
(BACA JUGA:Segunung Persoalan Sektor Perumahan yang Tak Kunjung Selesai, Dari Backlog Hingga Masalah Keterjangkauan)
(BACA JUGA:Hapernas Jadi Momentum Tingkatkan Kolaborasi Pembangunan Perumahan Untuk Masyarakat)
Dari jumlah tersebut, diketahui pagu anggaran dalam RAPBN 2023 untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah sebesar Rp 125,2 triliun.
Tidak ada proyek Strategis Nasional (PSN) baru yang akan dijalankan dengan pagu anggaran tersebut. Kementerian PUPR hanya akan fokus pada yang disebut OPOR atau (Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, Rehabilitasi).
Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S Atmawidjaja, ditemui FIN.CO.ID di Auditorium Kementerian PUPR seusai pembukaan Hapernas, Kamis 18 Agustus 2022.
"Untuk 2023 itu kan anggarannya Rp125 triliun. KIta pakai untuk menyelesaikan agenda-agenda prioritas yang sudah dimulai dari tahun 2020," ungkap Endra menjawab pertanyaan FIN.CO.ID.
(BACA JUGA:Siap-siap Harga Rumah Subsidi Segera Naik, Besarannya Tunggu Keputusan Sri Mulyani)
(BACA JUGA:Fokus RAPBN 2023 Pada Sejumlah Bidang Prioritas, Pendidikan dan Perlinsos Dapat Porsi Terbesar)
Endra memastikan tidak ada pembangunan PSN baru, terkecuali untuk proyek-proyek non PSN.
"Kita menjalankan OPOR, yaitu Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi dan Rehabilitasi," tuturnya.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S Atmawidjaja (tengah), saat diwawancarai oleh FIN.CO.ID, Kamis 18 Agustus 2022-Sigit Nugroho untuk FIN.CO.ID-
Optimalisasi dimaksud Endra adalah infrastruktur yang sudah ada, kemudian dioptimalkan fungsinya agar manfaat yang diterima masyarakat semakin besar.