Nasional . 19/11/2026, 10:51 WIB
fin.co.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan perkembangan terbaru penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, indikasi keterkaitan perkara penyadapan dengan dugaan tindak pidana makar kini semakin nyata.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril setelah penyidik Mabes Polri melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut. Salah satu perkembangan yang menjadi perhatian adalah telah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Yusril mengatakan, penyidik berencana menggelar perkara pada Kamis hari ini untuk mendalami hubungan antara para pihak yang terlibat serta kemungkinan keterkaitan tindak pidana penyadapan dengan makar.
“Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata. Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut,” jelas Yusril saat memberikan keterangan kepada awak media di Trinity Tower, Rabu 18 November 2026.
Dia menjelaskan, gelar perkara tersebut kemungkinan tidak berlangsung di Mabes Polri. Forum itu diharapkan menjadi ruang bagi penyidik, ahli, dan penasihat hukum untuk menyampaikan pandangan sehingga proses penanganan kasus dapat berjalan secara terbuka.
Meski demikian, Yusril mengingatkan bahwa penerbitan SPDP tidak otomatis menjadikan seseorang berstatus tersangka. Penetapan tersangka tetap harus didukung minimal dua alat bukti permulaan yang cukup.
Hasil gelar perkara nantinya dapat menjadi pertimbangan penyidik untuk menambahkan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada maupun menetapkan tersangka baru.
Dalam proses pengusutan, penyidik juga menemukan indikasi adanya upaya menghilangkan barang bukti. Sebagian data dalam komputer diduga telah dihapus, tetapi sejumlah besar rekaman percakapan dari telepon seluler pihak-pihak terkait berhasil diamankan.
“Memang ada upaya menghapus sebagian data dari komputer. Tetapi, sebagian besar rekaman pembicaraan dari ponsel pihak-pihak terkait sudah berhasil disita dan sekarang sedang didalami lebih lanjut,” ujarnya.
Yusril menilai pengungkapan dugaan makar tidak cukup hanya dengan melihat tindakan penyadapan yang terjadi. Penyidik harus menelusuri keseluruhan rangkaian perbuatan, termasuk perencanaan, motif, serta tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak di balik peristiwa tersebut.
Dia menjelaskan, dalam KUHP Nasional, tindak pidana makar mencakup sejumlah tahapan, mulai dari pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan.
Karena itu, penyidik perlu mendalami apakah penyadapan tersebut memiliki tujuan tertentu, seperti menghilangkan nyawa Presiden, melumpuhkan pelaksanaan tugas kepala negara, atau bahkan memisahkan sebagian wilayah NKRI.
“Dalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai,” jelas Yusril.
Terkait dugaan pengguna akhir (end user) perangkat penyadapan yang sebelumnya disebut mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Yusril menyebut perkembangan temuan penyidik kini mengarah pada dugaan adanya tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan.
Dia juga menilai penting bagi penyidik untuk mengungkap kemungkinan keberadaan aktor intelektual yang merencanakan dan mengendalikan tindakan tersebut.
Menurut Yusril, pemeriksaan yang sejauh ini masih berkonsentrasi pada lingkungan internal Kepolisian tidak menutup kemungkinan meluas ke pihak lain. Kalangan elite politik maupun birokrasi pemerintahan dapat ikut diperiksa apabila ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan mereka.
“Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian,” ungkapnya.
Yusril turut menyoroti keterlibatan oknum internal Kepolisian dalam perkara tersebut. Dia menyebut kasus ini sebagai peristiwa luar biasa karena sejak 1945 institusi Polri disebut belum pernah terlibat dalam tindak pidana makar.
Oleh sebab itu, seluruh rangkaian perkara harus diungkap secara menyeluruh agar pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, pengamanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dipastikan tetap dilakukan secara maksimal oleh TNI.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah berkomunikasi dengan DPR untuk memperkuat regulasi mengenai kewenangan penyadapan. Namun, Yusril menegaskan pemerintah tidak bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang berlaku surut untuk menangani peristiwa yang sudah terjadi.
“Kita tidak bisa membuat Perppu yang kemudian diberlakukan surut untuk menyidik peristiwa yang sudah terjadi. Prinsip hukum pidana kita tidak membenarkan hal tersebut. Kita juga memiliki preseden ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan pemberlakuan surut Perppu dalam kasus Bom Bali,” jelasnya.
Sebagai langkah pencegahan, pemerintah berencana mengevaluasi sekaligus memperketat pengawasan terhadap penggunaan perangkat penyadapan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang.
Lembaga tersebut di antaranya Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Pengawasan internal dan eksternal dinilai perlu diperkuat agar kewenangan penyadapan tidak digunakan di luar kepentingan penegakan hukum.
“Kewenangan penyadapan diberikan untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga harus dijalankan sesuai prosedur dan diawasi secara ketat. Jangan sampai kewenangan tersebut justru disalahgunakan,” pungkas Yusril.
Pemerintah menyatakan akan terus mengikuti perkembangan penyidikan kasus tersebut dan mendukung aparat penegak hukum mengungkap seluruh fakta serta pihak yang diduga terlibat. Penanganan perkara diharapkan berlangsung profesional, transparan, objektif, dan akuntabel. *
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id