PLN Transisi

Untuk tidak ragu jelas perlu dukungan penuh pemerintah: politik dan permodalan. Tanpa itu PLN akan terus termangu di persimpangan transisi.

Dukungan politik itu, misalnya, soal kebijakan subsidi. Kalau memang tarif listrik masih harus bersubsidi maka pemerintah harus jelas: kapan membayar uang subsidinya ke PLN.

Selama ini PLN, sebagai perusahaan, terus menalangi uang subsidi itu --sambil menunggu kapan ada pencairan dari pemerintah. Yang seperti itu membuat ruang gerak PLN sempit. Terutama untuk ekspansi ke green energy.

Atau diserahkan saja ke swasta? Untuk itu PLN harus membeli listrik swasta (dari solar cell). Harganya lebih mahal dari harga jual PLN ke masyarakat.

Yang paling krusial adalah soal pemanfaatan lahan strategis untuk solar cell. Yakni atap pabrik, atap gedung, permukaan air, yang semuanya luas-luas itu.

Belum ada ketegasan di sini: apakah PLN akan dengan antusias membelinya. Kenyataannya di satu pihak PLN enggan membelinya. Di lain pihak swasta tidak bisa jualan listrik tanpa menggunakan jaringan milik PLN.

Maka salah satu jalan keluarnya adalah: PLN harus rela menyewakan transmisi listriknya. Dengan demikian pabrik tekstil yang atapnya luas bisa dipasangi solar sel. Kelebihan listriknya dijual ke pabrik lain lewat jaringan PLN --dengan sistem sewa. Di banyak negara itu biasa.

Presiden kelihatannya sangat gemes akan seretnya pelaksanaan transisi energi. Tapi dirut PLN memang juga harus memikirkan agar PLN tidak jadi korban transisi energi. Ini sungguh agenda yang menantang. Terutama kalau pencairan uang subsidi sangat seret --yang membuat PLN pusing memikirkan cash flow-nya.

Jangan-jangan kepusingan cash flow itu yang membuat konsep transisi energi tidak kunjung jadi. (Dahlan Iskan)