Hukum dan Kriminal . 29/08/2026, 21:08 WIB
fin.co.id - Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan penting terkait kebebasan berekspresi dan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
MK menilai lembaga negara tidak tepat ditempatkan sebagai objek yang mendapatkan perlindungan dari penghinaan melalui ketentuan hukum pidana.
Pertimbangan tersebut muncul karena lembaga negara merupakan subjek hukum berupa institusi yang tidak memiliki perasaan sebagaimana manusia.
“Perlindungan atas kehormatan, martabat, dan atau nama baik perorangan tidak dapat disamakan dengan perlindungan terhadap kehormatan, martabat dan nama baik pemerintah atau lembaga negara sebagai institusi negara,” ujar Hakim Konstitusi Adies Kadir saat membacakan pertimbangan hukum dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026).
Putusan tersebut disampaikan dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.
Dalam perkara yang teregistrasi dengan Nomor 282/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menguji ketentuan dalam KUHP terbaru terkait pasal penghinaan terhadap pemerintah.
Gugatan tersebut akhirnya diterima oleh MK. Mahkamah kemudian memutuskan untuk membatalkan ketentuan yang mengatur mengenai penghinaan terhadap pemerintah dalam KUHP versi terbaru.
Putusan ini menjadi sorotan karena berkaitan langsung dengan ruang kritik masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara.
MK dalam pertimbangan hukumnya membedakan secara jelas antara kehormatan seseorang dengan kehormatan sebuah institusi negara.
Menurut Mahkamah, perlindungan hukum terhadap kehormatan, martabat, dan nama baik manusia tidak dapat serta-merta disamakan dengan perlindungan terhadap pemerintah atau lembaga negara.
Salah satu poin penting dalam pertimbangan MK adalah sifat lembaga negara sebagai institusi.
Lembaga negara memang merupakan subjek hukum dalam sistem ketatanegaraan. Namun, keberadaan institusi tersebut berbeda dengan manusia sebagai individu.
Manusia memiliki kehormatan dan perasaan yang dapat mengalami dampak secara pribadi akibat tindakan penghinaan. Sementara itu, lembaga negara tidak memiliki perasaan sebagaimana individu.
Karena alasan tersebut, MK memandang perlindungan pidana terhadap penghinaan tidak dapat diterapkan dengan pendekatan yang sama antara perorangan dan institusi negara.
Pertimbangan ini menjadi salah satu dasar dalam putusan pengujian pasal penghinaan terhadap pemerintah.
Putusan MK tersebut juga memiliki kaitan erat dengan kehidupan demokrasi di Indonesia.
Dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki ruang untuk memberikan kritik terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah. Kritik dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk melalui pernyataan, tulisan, karya seni, maupun aksi penyampaian pendapat.
Kritik terhadap pemerintah tentu berbeda dengan tindakan yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap individu.
Putusan tersebut mempertegas adanya perbedaan antara kepentingan melindungi kehormatan pribadi seseorang dan kepentingan menjaga wibawa lembaga negara.
Dalam pertimbangannya, MK menilai pemerintah dan lembaga negara sebagai institusi tidak dapat diposisikan sama seperti manusia dalam konteks perlindungan kehormatan, martabat, dan nama baik.
Perkara pengujian ini tercatat dalam Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025.
Sidang pembacaan putusan digelar di ruang sidang Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat pada Jumat, 28 Agustus 2026.
Dalam sidang tersebut, Hakim Konstitusi Adies Kadir membacakan pertimbangan hukum Mahkamah terkait pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Hasilnya, MK menerima permohonan pengujian terhadap ketentuan mengenai penghinaan terhadap pemerintah dan membatalkan pasal tersebut dalam KUHP terbaru.
Keputusan tersebut tentu menjadi perhatian karena aturan hukum pidana memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat dan praktik demokrasi. (*)
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id