Hukum dan Kriminal

Kasus Febrie Adriansyah Disorot Ahli TPPU, Predicate Crime Jadi Kunci Utama!

Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah terus menjadi sorotan. Ahli TPPU Yenti Garnasih

Kasus Febrie Adriansyah Disorot Ahli TPPU, Predicate Crime Jadi Kunci Utama!
Mantan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah saat digiring ke Rutan KPK. Foto: Antara

fin.co.id - Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah terus menjadi sorotan. Ahli TPPU Yenti Garnasih.

Menurutnya, agar proses penegakan hukum dalam perkara tersebut dilakukan secara cermat, terutama dalam mengungkap tindak pidana asal atau predicate crime yang menjadi dasar dugaan pencucian uang.

Menurut Yenti, pengusutan kasus TPPU tidak bisa hanya berhenti pada temuan aset berupa uang tunai atau emas. Penyidik harus mampu menjelaskan dari mana aset tersebut berasal, bagaimana kaitannya dengan tindak pidana asal, serta bagaimana aliran kekayaan tersebut kemudian diduga disamarkan atau dialihkan.

Hal itu disampaikan Yenti dalam diskusi Perkumpulan Kongres Pemuda Indonesia bertajuk “Bongkar Jejaring Korupsi di Balik Perkara Eks Jampidsus: Siapa Aktornya? Siapa yang Diuntungkan?” di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Yenti Soroti Pentingnya Tindak Pidana Asal

Yenti menegaskan bahwa perkara TPPU memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana biasa. Salah satu unsur yang menjadi perhatian utama adalah keberadaan tindak pidana asal.

Dalam kasus pencucian uang, menurut Yenti, penyidik harus mampu menghubungkan harta kekayaan yang diduga dicuci dengan tindak pidana yang menghasilkan kekayaan tersebut.

“TPPU tidak mungkin ada apabila tidak didahului tindak pidana asal. Karena itu, penyidik dan jaksa harus dapat menjelaskan secara terang tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU,” kata Yenti.

Dengan demikian, temuan uang dalam jumlah besar atau emas batangan tidak serta-merta dapat dianggap sebagai hasil tindak pidana. Penyidik tetap harus membangun hubungan antara aset tersebut dengan kejahatan yang menjadi sumbernya.

Hal inilah yang menurut Yenti menjadi salah satu titik penting dalam penanganan perkara eks Jampidsus Febrie Adriansyah.

Berawal dari Kasus Batu Bara dan Blackout?

Dalam diskusi tersebut, Yenti menguraikan bahwa rangkaian perkara yang sedang menjadi sorotan disebut bermula dari peristiwa pemadaman listrik ( blackout) di wilayah Sumatera.

Peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan persoalan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU.

Yenti menyebut dugaan modus yang muncul antara lain berkaitan dengan pengurangan volume pasokan dan rekayasa teknis dalam pemenuhan kebutuhan batu bara.

Tidak lama setelah rangkaian peristiwa tersebut, penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi.

Dari penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam jumlah besar serta emas batangan. Temuan tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam pengembangan penyidikan dugaan TPPU.

Namun, Yenti kembali mengingatkan bahwa temuan aset tersebut harus diuji secara hukum.

Pertanyaan utamanya bukan hanya berapa banyak uang dan emas yang ditemukan , tetapi juga dari mana aset itu berasal dan apakah benar berkaitan dengan tindak pidana asal .

Temuan Uang dan Emas Harus Dikaitkan dengan Kejahatan

Menurut Yenti, perspektif TPPU menuntut penyidik untuk melakukan penelusuran aset secara menyeluruh.

Jika uang dan emas tersebut diduga berasal dari tindak pidana, penyidik harus mampu membuktikan hubungan antara aset dengan kejahatan yang menghasilkan kekayaan tersebut.

“Hasil penyidikan berupa uang dan emas batangan itu harus benar-benar dipastikan berasal dari hasil kejahatan dan dikaitkan dengan tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi penting karena proses pembuktian dalam perkara TPPU tidak hanya berbicara mengenai keberadaan aset, tetapi juga asal-usul dan hubungan aset tersebut dengan tindak pidana.

Apalagi perkara yang sedang ditangani menyangkut seorang mantan pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung.

Dugaan Kaitan dengan Kasus Lain Ikut Disorot

Dalam perkembangannya, Yenti juga menyebut perkara tersebut dikaitkan dengan dugaan korupsi dalam sejumlah kasus lainnya, termasuk perkara PT Asabri dan PT Krakatau Steel.

Kaitan antarkasus tersebut tentunya membutuhkan pembuktian yang tidak sederhana.

Penyidik harus memastikan apakah terdapat hubungan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana lainnya, termasuk bagaimana aliran uang atau aset bergerak dari satu pihak ke pihak lain.

Karena itu, penyidikan kasus TPPU dapat membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan perkara yang hanya berfokus pada satu peristiwa pidana.

Yenti menilai kehati-hatian penyidik justru diperlukan agar perkara tidak mudah dipatahkan ketika memasuki tahap persidangan.

Pejabat Publik Bisa Jadi Faktor Pemberat

Yenti juga menjelaskan bahwa status seseorang sebagai penyelenggara negara atau pejabat publik dapat menjadi pertimbangan tersendiri dalam proses hukum.

Namun, status tersebut tidak boleh menggantikan kewajiban penyidik untuk membuktikan unsur pidana.

Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dianggap melakukan TPPU hanya karena memiliki jabatan tinggi atau mempunyai aset dalam jumlah besar.

Semua harus dibuktikan berdasarkan alat bukti dan rangkaian fakta hukum.

“Sebagai orang yang mendalami pencucian uang, saya meyakini penyidik telah bekerja secara sangat hati-hati karena perkara ini menyangkut pejabat penting. Karena itu, publik patut memberikan dukungan terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan,” kata Yenti.

Dua Alat Bukti Jadi Perhatian

Selain persoalan tindak pidana asal, Yenti juga mengingatkan pentingnya pemenuhan alat bukti sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut dia, penyidik maupun jaksa penuntut umum harus memastikan minimal dua alat bukti terpenuhi sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Hal tersebut semakin penting karena status hukum Febrie saat ini sedang diuji melalui mekanisme praperadilan.

“Jaksa Penuntut Umum harus berhati-hati dalam menentukan dua alat bukti karena hal itu akan menjadi dasar pembuktian di persidangan,” ujar Yenti.

Praperadilan sendiri pada dasarnya menjadi salah satu mekanisme bagi pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan aparat penegak hukum untuk menguji aspek-aspek tertentu dari proses hukum.

Karena itu, setiap langkah penyidik dalam perkara ini diperkirakan akan mendapat perhatian besar, baik dari publik maupun kalangan hukum.

Penggeledahan Harus Berbasis Informasi dan Alat Bukti

Yenti turut menyoroti tindakan penggeledahan yang dilakukan penyidik dalam perkara TPPU.

Menurutnya, penggeledahan merupakan tindakan hukum yang dapat dilakukan apabila penyidik memiliki informasi yang dapat dipercaya mengenai keberadaan barang atau aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Artinya, penggeledahan tidak boleh dilakukan secara sembarangan.

Harus ada dasar dan informasi yang memadai mengenai kemungkinan keberadaan barang bukti di lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan.

Dalam konteks perkara TPPU, barang bukti tersebut dapat berupa dokumen, uang, emas, aset, maupun bukti transaksi yang dapat membantu penyidik membangun konstruksi perkara.

Penyimpanan Uang dan Emas Jadi Sorotan

Hal menarik lainnya yang disampaikan Yenti adalah mengenai pola penyimpanan aset.

Menurut dia, penyimpanan uang tunai atau emas dalam jumlah besar di lokasi yang tidak lazim dapat menjadi salah satu indikator yang patut didalami.

“Dalam logika yang normal, uang yang berasal dari kegiatan yang sah umumnya disimpan melalui sistem perbankan. Demikian pula emas, lazimnya disimpan pada tempat penyimpanan resmi, bukan di lokasi tersembunyi. Karena itu, pola penyimpanan seperti ini patut dicermati dalam proses penyidikan,” kata Yenti.

Meski demikian, pola penyimpanan tersebut tetap bukan bukti tunggal bahwa suatu aset berasal dari tindak pidana.

Penyidik tetap harus mencari bukti lain yang dapat memperkuat dugaan tersebut.

Dengan demikian, proses penelusuran aset menjadi bagian penting dalam membongkar dugaan pencucian uang.

Kasus Febrie Jadi Perhatian Publik

Kasus yang menjerat Febrie Adriansyah menjadi sorotan karena dirinya merupakan mantan Jampidsus Kejaksaan Agung.

Febrie ditetapkan sebagai tersangka dugaan TPPU oleh Kejaksaan Agung dan kemudian ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cabang Jakarta Timur.

Penetapan tersangka tersebut juga memunculkan sejumlah langkah hukum dari pihak Febrie.

Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah , menyampaikan bahwa kliennya telah mengajukan dua permohonan praperadilan secara terpisah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Salah satu permohonan berkaitan dengan penggeledahan rumah Febrie di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sementara permohonan lainnya berkaitan dengan status tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung.

Pihak Febrie sebelumnya mempersoalkan konstruksi perkara yang dinilai belum menjelaskan secara rinci tindakan pidana yang dituduhkan kepada kliennya.

Sidang perdana praperadilan dijadwalkan berlangsung pada 18 dan 19 Agustus 2026 . (*)

Berita Terkait