PAN Bantah Indonesia Menuju 1998, Viva Yoga: Jangan Setiap Riak Sosial Dibaca Patahan Sejarah!

fin.co.id - Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menilai setiap warga negara, termasuk Budi Arie Setiadi, memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, asumsi, maupun penilaian terhadap kondisi politik bangsa.

Menurut Viva Yoga, kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi, termasuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Karena itu, prediksi yang dibangun berdasarkan insting politik pada dasarnya bukan sesuatu yang dilarang.

Namun, Viva Yoga memberikan catatan penting. Menurutnya, insting politik dan opini publik tidak dapat dijadikan dasar utama dalam mengelola negara.

“Negara tidak dikelola berdasarkan insting,” menjadi garis besar pandangan PAN dalam menanggapi pernyataan tersebut.

"enyelenggaraan negara harus berlandaskan konstitusi, hukum, mandat rakyat, serta indikator kinerja yang objektif dan transparan," kata Viva Yoga dalam pernyataanya .

Bedakan Insting Politik dan Fakta

Viva Yoga menegaskan bahwa insting politik memiliki ruang dalam demokrasi, terutama sebagai bagian dari diskursus publik. Namun, insting tidak boleh disamakan dengan fakta konstitusi maupun kondisi politik yang sebenarnya.

Ia menilai spekulasi politik juga berbeda dengan realitas politik. Karena itu, dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat tidak seharusnya langsung ditarik menjadi kesimpulan bahwa Indonesia sedang menuju sebuah perubahan politik besar seperti yang pernah terjadi pada 1998.

Menurut PAN, demonstrasi, keresahan ekonomi, maupun ketidakpuasan masyarakat memang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Akan tetapi, berbagai fenomena tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada di jalur menuju situasi seperti 1998.

“Jangan setiap riak sosial dibaca sebagai patahan sejarah,” menjadi pesan penting PAN dalam membaca perkembangan politik saat ini," ujarnya

PAN Singgung Kondisi Indonesia pada 1998

Viva Yoga juga membandingkan kondisi saat ini dengan situasi Indonesia pada 1998. Menurutnya, perubahan politik pada era tersebut terjadi dalam kondisi yang jauh lebih kompleks.

Pada 1998, Indonesia menghadapi krisis yang melibatkan berbagai persoalan sekaligus. Krisis finansial Asia memberikan tekanan berat terhadap perekonomian.