China Tolak Sanksi Baru AS terhadap Iran, Siap Lindungi Kepentingannya

fin.co.id - China menolak perluasan sanksi ekonomi terbaru Amerika Serikat terhadap Iran yang juga berpotensi mengenai negara, perusahaan, dan lembaga keuangan yang masih menjalin hubungan bisnis dengan Teheran.

Pemerintah Beijing menegaskan tidak menerima sanksi sepihak yang menurutnya tidak memiliki dasar dalam hukum internasional maupun mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan negaranya akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak serta kepentingannya.

"China telah berkali-kali menyatakan penolakan tegas terhadap sanksi sepihak yang tidak sah, yang tidak memiliki dasar dalam hukum internasional ataupun otorisasi Dewan Keamanan PBB," kata Lin Jian dalam konferensi pers pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Menurut Lin, perang ekonomi dan strategi tekanan maksimum bukan jalan keluar dari persoalan yang melibatkan Iran. Beijing menilai kebijakan semacam itu justru berisiko meningkatkan ketegangan, mengganggu tatanan ekonomi dan keuangan global, serta merugikan kepentingan negara lain.

China juga menyerukan agar upaya meredakan ketegangan dilakukan dan jalur dialog serta negosiasi kembali dibuka sesegera mungkin.

China Tegaskan Hubungan dengan Iran Sesuai Hukum Internasional

Sikap Beijing semakin jelas ketika pemerintah China ditanya apakah akan mengubah hubungan dan interaksinya dengan Iran untuk memenuhi tuntutan Amerika Serikat.

Lin Jian menegaskan kerja sama antara China dan Iran dilakukan dalam kerangka hukum internasional sehingga, menurut Beijing, hubungan tersebut seharusnya tidak diganggu.

"Kerja sama China dengan Iran dilakukan dalam kerangka hukum internasional dan karena itu tidak seharusnya diganggu. China terus mengikuti perkembangan dan akan melakukan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya," kata Lin.

Pernyataan tersebut menunjukkan Beijing belum memberikan tanda bahwa China akan menghentikan hubungan ekonominya dengan Iran hanya karena ancaman sanksi baru dari Washington.

China merupakan salah satu mitra ekonomi terpenting Iran, terutama dalam perdagangan energi. Kondisi tersebut membuat kebijakan sanksi sekunder Amerika Serikat berpotensi menjadi persoalan baru dalam hubungan Washington dan Beijing.

AS Luncurkan Operation Economic Outcast

Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan kampanye ekonomi baru terhadap Iran pada Senin, 24 Agustus 2026.

Departemen Keuangan AS menyebut kebijakan tersebut sebagai Operation Economic Outcast. Pemerintahan Presiden Donald Trump menggambarkannya sebagai kampanye ekonomi lintas lembaga untuk mempersempit akses Iran terhadap jaringan keuangan dan perdagangan internasional.