Internasional . 23/08/2026, 12:00 WIB

TikTok Didenda Rp6,3 Triliun atas Dugaan Pelanggaran Privasi Anak

Penulis : Makruf
Editor : Makruf

fin.co.id - TikTok dan perusahaan induknya, ByteDance, sepakat membayar US$400 juta atau sekitar Rp6,3 triliun kepada pemerintah Amerika Serikat untuk menyelesaikan perkara terkait dugaan pelanggaran privasi anak. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu penyelesaian kasus terbesar yang pernah dilakukan pemerintah AS berdasarkan aturan perlindungan privasi anak.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan TikTok mengumpulkan data pribadi anak-anak berusia di bawah 13 tahun tanpa memperoleh persetujuan orang tua sebagaimana diwajibkan dalam Children's Online Privacy Protection Act atau COPPA. Gugatan tersebut diajukan Departemen Kehakiman AS pada 2024.

TikTok Bayar US$400 Juta kepada Pemerintah AS

Dalam kesepakatan yang diumumkan Departemen Kehakiman AS pada 21 Agustus 2026, TikTok dan ByteDance diwajibkan membayar US$400 juta.

Pembayaran tersebut dibagi menjadi dua bagian. Sebanyak US$300 juta harus dibayarkan segera, sedangkan US$100 juta sisanya akan dibayarkan setelah pemerintah mencabut perintah persetujuan atau consent decree yang sebelumnya diberlakukan terhadap Musical.ly, pendahulu TikTok.

Dengan nilai tukar yang digunakan dalam pemberitaan, jumlah tersebut setara sekitar Rp6,3 triliun.

Meski sering disebut sebagai denda, secara hukum kesepakatan ini merupakan settlement atau penyelesaian perkara. TikTok tidak perlu menjalani proses persidangan sampai putusan akhir karena perusahaan memilih menyelesaikan gugatan melalui kesepakatan dengan pemerintah AS.

Departemen Kehakiman menyebut penyelesaian tersebut sebagai salah satu pemulihan terbesar yang pernah diperoleh dalam perkara berdasarkan COPPA.

TikTok Diduga Mengumpulkan Data Anak

Persoalan utama dalam perkara tersebut adalah cara TikTok menangani pengguna yang berusia di bawah 13 tahun.

COPPA merupakan undang-undang federal Amerika Serikat yang mengatur pengumpulan informasi pribadi dari anak-anak. Salah satu ketentuan pentingnya adalah kewajiban layanan daring tertentu untuk memperoleh persetujuan orang tua sebelum mengumpulkan informasi pribadi anak di bawah usia 13 tahun.

Pemerintah AS menuduh TikTok gagal secara efektif mengetahui usia penggunanya dan tidak memperoleh persetujuan orang tua sebagaimana diwajibkan.

Gugatan yang diajukan pada 2024 juga menuduh TikTok mengumpulkan data dalam jumlah besar dari jutaan pengguna anak. Pemerintah AS pada saat itu menilai platform tersebut tidak cukup efektif dalam mengidentifikasi dan menghapus akun yang digunakan oleh anak-anak di bawah batas usia tersebut.

Masalah ini menjadi semakin penting karena TikTok merupakan salah satu platform media sosial dengan jumlah pengguna muda yang sangat besar.

Kasus Berawal dari Musical.ly

Persoalan privasi anak yang melibatkan TikTok sebenarnya bukan perkara baru.

Sebelum TikTok berkembang seperti sekarang, platform tersebut memiliki hubungan dengan Musical.ly, layanan video pendek yang kemudian diakuisisi ByteDance dan digabungkan ke dalam TikTok.

Pada 2019, Musical.ly telah mencapai kesepakatan dengan Federal Trade Commission atau FTC terkait dugaan pelanggaran COPPA. Saat itu, Musical.ly diwajibkan membayar denda US$5,7 juta dan mengambil langkah untuk memperoleh persetujuan orang tua bagi pengguna di bawah usia 13 tahun.

Kesepakatan terbaru dengan Departemen Kehakiman AS juga berkaitan dengan perintah lama tersebut. TikTok akan membayar US$100 juta tambahan setelah pemerintah mencabut consent decree yang berasal dari kasus sebelumnya.

Artinya, perkara terbaru tidak berdiri sepenuhnya terpisah dari sejarah panjang persoalan perlindungan data anak yang telah dihadapi perusahaan tersebut.

TikTok Mengalami Perubahan Sejak Gugatan Diajukan

Departemen Kehakiman AS mengatakan TikTok telah mengalami perubahan signifikan sejak gugatan diajukan pada 2024.

Perubahan tersebut mencakup kepemilikan, praktik privasi serta pengendalian penggunaan platform oleh pengguna berusia muda.

Reuters juga melaporkan bahwa TikTok telah menerapkan sejumlah perubahan dalam sistem verifikasi usia dan moderasi pengguna di bawah umur. Perusahaan tersebut disebut telah menempatkan ratusan pekerja untuk menangani persoalan pengguna yang berusia di bawah batas yang diperbolehkan.

Perubahan tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam penyelesaian perkara. Pemerintah AS tidak mengumumkan tindakan tambahan terhadap TikTok di luar kesepakatan pembayaran tersebut.

TikTok Bukan Satu-satunya Perusahaan Teknologi

Besarnya nilai penyelesaian perkara TikTok juga memperlihatkan meningkatnya tekanan terhadap perusahaan teknologi dalam persoalan perlindungan anak.

Sebelumnya, sejumlah perusahaan besar telah menghadapi tindakan pemerintah AS terkait COPPA.

Google melalui YouTube, misalnya, membayar US$170 juta pada 2019 dalam penyelesaian perkara terkait pengumpulan data anak. Sementara itu, Epic Games, perusahaan di balik Fortnite, membayar US$275 juta pada 2022 terkait pelanggaran aturan privasi anak.

Kini TikTok masuk ke dalam daftar perusahaan teknologi yang harus mengeluarkan ratusan juta dolar akibat persoalan tersebut.

Nilai US$400 juta juga membuat kasus TikTok menjadi salah satu perkara COPPA terbesar yang pernah diselesaikan pemerintah AS.

Meta Juga Menghadapi Tekanan Terkait Anak

Kasus TikTok muncul ketika perusahaan teknologi lain, termasuk Meta, juga menghadapi tekanan hukum terkait perlindungan pengguna muda.

Meta menghadapi gugatan dari sejumlah negara bagian AS yang menuduh perusahaan tersebut melanggar berbagai ketentuan terkait perlindungan anak dan penggunaan platform media sosial oleh pengguna muda.

Namun, perkara Meta dan penyelesaian TikTok tidak sepenuhnya sama. Kasus TikTok yang baru diselesaikan secara khusus berkaitan dengan dugaan pelanggaran COPPA dan pengumpulan data anak tanpa persetujuan orang tua.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perhatian regulator AS terhadap dampak platform digital terhadap anak semakin besar. Persoalannya bukan hanya mengenai jenis konten yang dapat dilihat anak, tetapi juga mengenai bagaimana perusahaan mengetahui usia pengguna, mengumpulkan data, serta menggunakan informasi pribadi mereka.

Mengapa Privasi Anak Menjadi Persoalan Besar?

Data pribadi anak memiliki risiko yang berbeda dibandingkan data pengguna dewasa.

Anak-anak umumnya belum memiliki kemampuan yang sama dengan orang dewasa dalam memahami konsekuensi pemberian informasi pribadi kepada sebuah platform. Karena itu, aturan seperti COPPA memberikan perlindungan tambahan.

Dalam praktiknya, platform digital dapat mengumpulkan berbagai jenis informasi ketika seseorang menggunakan layanan mereka. Informasi tersebut dapat berkaitan dengan aktivitas pengguna, perangkat yang digunakan, interaksi dengan konten, serta data lain yang dibutuhkan untuk menjalankan layanan.

Jika pengguna masih anak-anak, pengumpulan data tersebut menjadi persoalan hukum apabila dilakukan tanpa mekanisme persetujuan orang tua yang diwajibkan.

Kasus TikTok memperlihatkan bagaimana persoalan sederhana seperti verifikasi usia dapat berubah menjadi perkara hukum bernilai ratusan juta dolar ketika dilakukan pada platform dengan basis pengguna yang sangat besar.

Penyelesaian Tidak Berarti Masalah Privasi Berakhir

Pembayaran US$400 juta menyelesaikan perkara yang diajukan Departemen Kehakiman AS, tetapi tidak berarti persoalan perlindungan anak di platform digital telah selesai.

Regulator masih dapat memperhatikan bagaimana perusahaan menjalankan sistem verifikasi usia, moderasi, pengumpulan data dan kontrol orang tua setelah penyelesaian perkara.

Bagi perusahaan teknologi, persoalan tersebut semakin penting karena penggunaan media sosial oleh anak dan remaja terus menjadi perhatian pemerintah di berbagai negara.

Tekanan terhadap TikTok juga datang dari wilayah lain. Pada Juli 2026, regulator Inggris dilaporkan tengah meneliti langkah-langkah TikTok dalam melindungi anak, menunjukkan bahwa pengawasan terhadap platform tersebut tidak hanya terjadi di Amerika Serikat.

TikTok Tetap Beroperasi di Amerika Serikat

Meskipun harus membayar US$400 juta, penyelesaian tersebut tidak membuat TikTok berhenti beroperasi di Amerika Serikat.

Perusahaan tetap menjalankan layanan setelah perubahan struktur kepemilikan bisnisnya di AS. Reuters melaporkan bahwa TikTok memiliki lebih dari 200 juta pengguna di Amerika Serikat, sehingga keberlanjutan operasionalnya memiliki nilai ekonomi yang sangat besar.

Karena itu, penyelesaian perkara privasi anak dapat dipandang sebagai upaya mengakhiri sengketa hukum tertentu tanpa menghentikan kegiatan TikTok di pasar Amerika.

Bagi pemerintah AS, pembayaran tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa perusahaan teknologi dengan jumlah pengguna sangat besar tetap harus mematuhi aturan perlindungan data anak.

Penutup

Kasus TikTok menunjukkan bahwa perlindungan privasi anak telah menjadi salah satu persoalan hukum paling serius bagi perusahaan media sosial.

TikTok dan ByteDance sepakat membayar US$400 juta untuk menyelesaikan perkara yang menuduh perusahaan mengumpulkan data anak di bawah usia 13 tahun tanpa persetujuan orang tua. Sebanyak US$300 juta dibayarkan segera, sementara US$100 juta lainnya berkaitan dengan pencabutan perintah lama terhadap Musical.ly.

Nilai penyelesaian tersebut memperlihatkan besarnya konsekuensi finansial ketika perusahaan teknologi gagal memenuhi kewajiban perlindungan data anak.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial oleh generasi muda, persoalan verifikasi usia, persetujuan orang tua dan pengelolaan data pribadi kemungkinan akan semakin menjadi perhatian regulator. Kasus TikTok pun menjadi pengingat bahwa data pengguna anak bukan sekadar persoalan teknologi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum perusahaan dalam melindungi kelompok pengguna yang paling rentan.

Referensi:
Justice Department, "Justice Department Secures $400M Settlement with TikTok and ByteDance to Resolve Children's Privacy Litigation"
Reuters, "TikTok agrees to $400 million US children's privacy settlement"
BBC, "TikTok to pay $400m to US in one of largest child privacy settlements"

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id