KPK Watch Minta Mabes Polri Perhatikan Kasus Dugaan Penipuan Investasi Pertambangan Emas Senilai Rp58,5 M Secara Serius

Minta Polri Tak Tebang Pilih

Bagas Pangestu Pribadi menegaskan laporan tersebut bukan dimaksudkan sebagai serangan terhadap institusi Polri.

Sebaliknya, ia meminta Polri mengusut laporan secara objektif apabila benar terdapat anggota yang menggunakan pangkat, jabatan, atribut, atau kedekatan institusional untuk membangun kepercayaan dalam aktivitas investasi.

"Kami tidak sedang menyerang institusi Polri. Justru kami meminta Polri membersihkan dirinya apabila benar terdapat oknum yang menggunakan pangkat, jabatan, atribut atau kedekatan institusional untuk membangun kepercayaan investor," kata Bagas.

Menurutnya, atribut dan jabatan negara tidak semestinya menjadi jaminan pribadi dalam kegiatan bisnis.

"Seragam dan jabatan negara tidak boleh berubah menjadi jaminan pribadi dalam bisnis investasi," tegasnya.

Bagas mengatakan perkara ini juga memiliki dimensi internasional karena korban merupakan warga negara Malaysia yang menanamkan modal di Indonesia.

Ia menilai penanganan kasus secara profesional penting untuk menjaga kepastian hukum sekaligus kepercayaan investor asing terhadap Indonesia.

Dikaitkan dengan Pemberantasan PETI

Kuasa hukum juga menilai laporan tersebut relevan dengan agenda pemerintah dalam memberantas pertambangan tanpa izin.

Menurutnya, apabila penyidikan nantinya menemukan keterlibatan anggota kepolisian dalam aktivitas pertambangan ilegal, termasuk memberikan perlindungan, menjanjikan keamanan, menjadi perantara, atau memperoleh keuntungan, maka hal tersebut harus diusut secara tuntas.

"Apabila dalam proses penyidikan ditemukan adanya keterlibatan anggota kepolisian dalam memberikan perlindungan, menjanjikan keamanan, menjadi perantara ataupun memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal, maka persoalan tersebut harus dibongkar sampai tuntas," ujarnya.

Ia menegaskan tidak boleh terdapat konflik antara agenda negara memberantas PETI dengan dugaan perilaku individual aparat yang justru memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

Minta Kapolri dan Kabareskrim Turun Tangan

Negeri Sembilan Law Firm meminta Kapolri dan Kabareskrim Polri memberikan perhatian terhadap laporan tersebut serta memastikan proses hukum berjalan profesional dan bebas dari intervensi.