Dua WNI Disandera di Myanmar dan Diminta Tebusan Rp200 Juta, DPR Desak Pemerintah Bergerak Cepat

fin.co.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta pemerintah bergerak maksimal dalam menangani dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia (WNI) berinisial AE dan S di Myanmar. Menurutnya, keselamatan kedua WNI harus menjadi prioritas utama dengan mengoptimalkan seluruh jalur diplomasi dan perlindungan warga negara.

Dave mengatakan pemerintah perlu memastikan seluruh proses penanganan dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

"Kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Keselamatan setiap WNI di luar negeri merupakan prioritas yang harus terus dijaga, sehingga pemerintah perlu memastikan seluruh langkah perlindungan dilakukan secara cepat, terukur, dan terkoordinasi," kata Dave kepada wartawan, Minggu 19 Juli 2026.

Politikus Partai Golkar itu juga mengapresiasi langkah awal yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon. Menurutnya, penelusuran informasi, komunikasi dengan keluarga korban, hingga koordinasi dengan otoritas setempat merupakan langkah yang tepat.

Meski demikian, Dave mengingatkan bahwa proses pembebasan harus dilakukan secara hati-hati mengingat kondisi keamanan di wilayah tersebut cukup rumit.

"Mengingat situasi di wilayah tersebut cukup kompleks, upaya pembebasan tentu memerlukan kehati-hatian, koordinasi yang intensif, dan pendekatan diplomatik yang tepat agar proses penanganan dapat berjalan secara optimal dan menghasilkan penyelesaian yang terbaik," ujarnya.

Dave juga mendorong pemerintah memperkuat koordinasi dengan pemerintah Myanmar, negara-negara terkait, hingga mitra internasional apabila dibutuhkan demi mempercepat upaya penyelamatan kedua WNI.

"Komisi I DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan seluruh jalur diplomasi dan pelindungan WNI, termasuk memperkuat koordinasi dengan otoritas Myanmar, negara-negara terkait, serta mitra internasional apabila diperlukan," paparnya.

Selain fokus pada proses penyelamatan, Dave meminta pemerintah tetap menjaga komunikasi dengan keluarga korban agar mereka memperoleh perkembangan informasi secara berkala selama penanganan berlangsung.

"Di saat yang sama, komunikasi dengan keluarga korban juga perlu dijaga agar mereka memperoleh informasi secara berkala dan tetap mendapatkan pendampingan selama proses berlangsung," sambungnya.

Lebih lanjut, Dave menilai dugaan penyanderaan tersebut menjadi pengingat bahwa kejahatan lintas negara masih menjadi ancaman serius bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat langkah-langkah pencegahan, termasuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait risiko bekerja secara nonprosedural di luar negeri serta memperketat pengawasan terhadap praktik perekrutan tenaga kerja ilegal.

"Selain mengupayakan pembebasan kedua WNI, upaya pencegahan perlu terus diperkuat melalui edukasi kepada masyarakat, pengawasan terhadap praktik perekrutan tenaga kerja nonprosedural, serta penguatan kerja sama antarlembaga dan dengan mitra internasional dalam melindungi WNI di luar negeri," tuturnya.

Dave berharap kedua WNI tersebut dapat segera ditemukan dan dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan selamat.

"Kami berharap kedua WNI tersebut dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat dan dipulangkan ke tanah air," imbuh dia.