fin.co.id — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Republik Indonesia memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan di tengah gejolak politik dan geopolitik internasional.
Kebijakan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional agar tetap kondusif.
Presiden Prabowo Garansi Ketersediaan Bahan Bakar untuk Nelayan
Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para pekerja di sektor kelautan agar produktivitas mereka tidak terganggu.
"Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjamin BBM bersubsidi ini tersedia untuk seluruh masyarakat secara khususnya para nelayan," kata Anggota Komite BPH Migas RI Fathul Nugroho saat hadir pada Rakor Pembahasan Pemutakhiran Data Nelayan Pengguna BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan 2026, di Pangkalpinang, Bangka Belitung (Babel), Kamis, 9 Juli 2026.
Fathul menjelaskan, manajemen energi nasional berada di bawah pengawasan tim yang ketat. Ia mengatakan BPH Migas terdapat sembilan komite yang ditugaskan khusus oleh pemerintah terkait stok, pengadaan dan distribusi BBM nasional baik bersubsidi dan nonsubsidi.
Langkah ini berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Pengadaan dan distribusi BBM bersubsidi ini merupakan amanat Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2021 menegaskan bahwa pemerintah pusat menjamin pendistribusian BBM kepada masyarakat di seluruh wilayah RI.
"Pemerintah menjamin pendistribusian BBM ini baik di perkotaan, desa dan titik-titik terjauh di daerah terluar, terdalam dan tertinggal," ujarnya.
Harga Pertalite dan Biosolar Masih Tetap Stabil
Hingga pertengahan tahun ini, tarif pengisian bahan bakar di SPBU untuk komoditas bersubsidi tidak mengalami perubahan sama sekali.
Ia menyatakan hingga saat ini BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar tidak naik harganya. Harga pertalite bersubsidi di kisaran Rp10.000 per liter dan biosolar masih Rp6.800 per liter.
Pertahanan tarif ini menjadi instrumen penting bagi masyarakat kecil. "Ini adalah salah satu upaya dan pengabdian pemerintah, di tengah gejolak politik dan geopolitik dunia," ujarnya.
Baca Juga
Pemerintah Tanggung Selisih Harga Minyak Dunia
Keputusan untuk tidak menaikkan harga ini menuntut pengorbanan fiskal yang besar dari anggaran negara akibat lonjakan pasar global.
Dia mengatakan secara normal harga minyak dunia ini di kisaran 60 dolar Amerika Serikat (AS) per barel, namun harga minyak dunia dari Januari hingga Juni 2026 rata-rata sudah 80 dolar AS per barel. Sementara asumsi di APBN 70 dolar AS per barel.
