Akibat dari selisih angka tersebut, belanja APBN harus menyesuaikan diri demi melindungi konsumen dalam negeri. "Dengan adanya kenaikan harga minyak dunia ini, maka ada selisih 10 dolar AS per barel yang ditanggung pemerintah untuk menutupi kebutuhan fiskal ini," katanya pula.
Pemutakhiran Data Nelayan untuk Penentuan Kuota yang Tepat Sasaran
Agar penyaluran bantuan energi ini tidak salah sasaran, validasi data pengguna di daerah terus berjalan. Fathul sangat menyambut baik kegiatan Pemutakhiran Data Nelayan Pengguna BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel untuk menentukan kuota BBM bersubsidi di daerah ini.
Proses pengawasan dan penentuan volume komoditas ini juga dipantau secara berkala oleh instansi terkait.
"Kami setiap tahunnya menentukan kuota BBM bersubsidi untuk provinsi, kabupaten, kota dan lembaga penyalur SPBU untuk ditetapkan untuk satu tahun kedepannya dan juga melakukan evaluasi setiap tiga bulan sekali," katanya lagi.
