Melalui laporan langsung dari tempat kejadian di Kota Gaza, jurnalis Hani Mahmoud dari media Al Jazeera menganalisis bahwa pengumuman resmi tersebut memiliki makna politik yang sangat dalam dan krusial. Langkah ini merupakan bentuk konsesi nyata guna mendorong kemajuan negosiasi yang sedang berjalan.
Kebijakan penyerahan kekuasaan ini dipandang sebagai upaya strategis untuk membuka jalan bagi para komite teknokrat agar bisa segera tiba di wilayah Jalur Gaza. Kehadiran mereka diharapkan mampu mengambil alih seluruh tanggung jawab pelayanan publik setelah berbulan-bulan lamanya kawasan tersebut mengalami kekosongan kekuasaan sipil yang semakin memburuk.
Namun, jurnalis tersebut juga memberikan catatan tebal bahwa keputusan ini sama sekali tidak mengindikasikan bahwa kelompok tersebut akan melepas peran politik utama maupun sayap militer mereka di tanah Gaza. Faksi ini murni hanya memilih mundur secara teratur dari sistem pemerintahan sipil langsung.
Kesiapan NCAG dan Jembatan Menuju Implementasi Peta Jalan
Merespons pengumuman bersejarah tersebut, kepala NCAG menyambut positif dan menyatakan kesiapan penuh dari institusinya untuk segera mengemban amanah nasional tersebut demi kepentingan masyarakat.
“Kami menegaskan bahwa [NCAG] sepenuhnya siap untuk memikul tanggung jawab nasionalnya segera setelah sumber daya dan kemampuan yang diperlukan tersedia,” tulis Ali Shaath, kepala komite tersebut, di media sosial.
Di sisi lain, Nickolay Mladenov selaku perwakilan tinggi yang bertugas mengawasi Dewan Perdamaian untuk Gaza bentukan Amerika Serikat—lembaga yang memonitor kinerja NCAG—turut memberikan pandangannya. Menurut Mladenov, keputusan pembubaran ini menjadi penegas betapa pentingnya membawa seluruh diskusi peta jalan damai menuju sebuah kesimpulan akhir yang sukses dan berkesinambungan.
Ia mengibaratkan langkah taktis ini sebagai sebuah jembatan kokoh yang menghubungkan antara fase deklarasi menuju fase implementasi nyata di lapangan.
Ia menambahkan bahwa begitu kesepakatan final mengenai seluruh ketentuan implementasi yang tersisa berhasil tercapai, maka NCAG akan langsung memegang kendali penuh atas tanggung jawabnya.
Selama berbulan-bulan ke belakang, personel NCAG terpaksa bermarkas di luar wilayah Gaza akibat adanya keberatan serta blokade ketat dari Israel terhadap akses masuk mereka ke dalam wilayah terkepung itu.
Hingga saat ini, Israel secara tegas menolak untuk mengizinkan kelompok lama kembali memerintah wilayah tersebut. Namun, pada tahap ini, pihak Israel juga secara bersamaan menolak opsi pengambilalihan kekuasaan secara langsung oleh Otoritas Palestina, yang saat ini memegang kendali administratif di wilayah Tepi Barat yang diduduki.
