Kedaulatan Data Indonesia Dipertanyakan, Proyek Peta RBI BIG Terlambat dan Diduga Minim Libatkan SDM Lokal

Soroti Peran SDM dan Industri Nasional

Selain persoalan data, Iqbal juga menyinggung dugaan minimnya keterlibatan sumber daya manusia dan industri nasional dalam proyek bernilai fantastis tersebut.

Menurutnya, apabila sebagian besar proses mulai dari akuisisi data, pengolahan, digitasi, hingga pemanfaatan teknologi dilakukan oleh pihak asing sementara mitra lokal hanya berperan pada aspek administratif dan pendukung, maka hal itu patut menjadi bahan evaluasi.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi membuat nilai tambah teknologi dan penguasaan pengetahuan lebih banyak dinikmati pihak luar meskipun proyek menggunakan wilayah, data, dan anggaran yang berasal dari Indonesia.

“Jangan sampai uangnya dari Indonesia, datanya Indonesia, wilayahnya Indonesia, tetapi manfaat teknologi dan transfer pengetahuan justru lebih banyak dinikmati pihak luar,” kata Iqbal.

Menurutnya, situasi seperti itu bertentangan dengan semangat hilirisasi, penguatan industri nasional, serta kemandirian teknologi yang selama ini menjadi agenda pemerintah.

Ia pun mempertanyakan sejauh mana transfer teknologi yang dijanjikan dalam proyek tersebut benar-benar terlaksana serta manfaat apa yang akan tersisa bagi Indonesia setelah pekerjaan selesai.

Keterlambatan Proyek Jadi Sorotan

Iqbal juga mempertanyakan keterlambatan proyek yang disebut telah melampaui tiga bulan dan berujung pada pengenaan denda lebih dari Rp20 miliar.

Padahal, teknologi IFSAR selama ini dikenal memiliki kemampuan untuk menembus awan, kabut, asap, serta vegetasi tropis yang kerap menjadi tantangan utama dalam proses pemetaan wilayah Indonesia.

Menurutnya, apabila teknologi tersebut memang memiliki keunggulan sesuai klaim yang selama ini disampaikan, maka keterlambatan proyek perlu dijelaskan secara rinci kepada publik.

Ia menilai kondisi tersebut mengindikasikan adanya persoalan pada aspek perencanaan, pengawasan, pelaksanaan kontrak, maupun manajemen proyek secara keseluruhan.

“Keterlambatan proyek strategis dengan nilai mencapai USD 20 juta tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.

Iqbal mempertanyakan apakah target yang ditetapkan sejak awal memang realistis, apakah terdapat hambatan teknis yang tidak pernah disampaikan kepada masyarakat, atau justru terdapat persoalan dalam pengendalian vendor pelaksana.

DPR, BPK, dan BSSN Diminta Melakukan Audit