Rugi Milyaran! Investor Dapur MBG Ngamuk di Kantor BGN, Teriak: Kami Orang Prabowo, Mana Tanggung Jawab Negara?

Pihak investor menduga dana yang mereka setorkan justru digunakan sebagai dana talangan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada vendor pembangunan dapur pada tahun sebelumnya.

"Faktanya tidak sesuai harapan. Dana klien kami diduga digunakan untuk menyelesaikan pembayaran kepada vendor-vendor lama, sementara hak pengelolaan yang dijanjikan tidak pernah diberikan," ujar Ahmad Yazdi.

Nanik Deyang: Saya Tidak Terlibat Kesepakatan Lama

Menanggapi polemik yang berkembang, Kepala BGN yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui detail kesepakatan yang dibuat pada masa kepemimpinan sebelumnya.

Nanik menjelaskan dirinya baru bergabung di lingkungan BGN pada akhir September 2025 sehingga tidak terlibat dalam proses kerja sama yang kini dipersoalkan sejumlah investor.

"Saya tidak tahu karena saya baru masuk pada akhir September 2025," ujarnya.

Meski demikian, Nanik memastikan pihaknya tidak akan menutup mata terhadap keluhan yang disampaikan para investor. Ia mengaku telah menerima perwakilan investor bersama dua wakil kepala BGN untuk mendengarkan langsung aspirasi mereka.

BGN Janji Cari Solusi Bersama DPR

Menurut Nanik, persoalan yang dihadapi para investor saat ini berkaitan dengan keberlanjutan operasional dapur MBG, khususnya yang berada di wilayah 3T. Karena itu, BGN akan berkonsultasi dengan DPR dan pihak terkait guna mencari jalan keluar yang sesuai aturan.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana menghentikan operasional dapur MBG di daerah-daerah yang membutuhkan layanan pemenuhan gizi.

"Kami akan berkonsultasi dengan DPR dan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik," kata Nanik.

Kasus ini menambah daftar tantangan yang harus dihadapi pimpinan baru BGN. Di tengah upaya pemerintah memperkuat Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program unggulan nasional, persoalan tata kelola, investasi, dan kepastian operasional di lapangan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan agar kepercayaan publik tetap terjaga. (*)