KSPI Sambut Positif Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet, Dinilai Jadi Langkah Strategis

fin.co.id -  Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Arnod Sihite menyampaikan apresiasinya terhadap kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih.

Menurut Arnod, langkah tersebut merupakan keputusan strategis di tengah berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang masih dihadapi Indonesia saat ini.

“Dengan terpilihnya sahabat kami, Said Iqbal, kami mengapresiasi keputusan strategis ini. Penunjukan Said Iqbal sangat tepat di tengah begitu banyak tantangan yang dihadapi bangsa. Kehadiran tokoh-tokoh buruh dalam pemerintahan dapat menjadi kekuatan tambahan untuk membantu Presiden mencari solusi atas berbagai persoalan nasional,” demikian Arnod menyampaikan harapannya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Ia menilai kalangan buruh saat ini tidak lagi hanya dipandang sebagai kelompok pekerja yang memahami persoalan hubungan industrial.

Arnod mengatakan banyak tokoh buruh telah berkembang dan berkiprah dalam berbagai bidang, mulai dari politik, akademik, hukum, pengamatan sosial hingga menjadi tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai contoh, ia menyebut Yorrys Raweyai yang dikenal sebagai politisi senior, aktivis, sekaligus tokoh nasional yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI. Selain itu, Jumhur Hidayat juga dipercaya mengemban jabatan di pemerintahan. Sementara Presiden KSPSI AGN, Andi Gani Nena Wea, mendapat amanah sebagai Penasihat Kapolri.

“Masih banyak tokoh buruh yang saat ini mengemban amanah di berbagai lembaga negara. Ini membuktikan bahwa gerakan buruh telah melahirkan banyak kader pemimpin bangsa,” kata dia.

Arnod menegaskan bahwa buruh seharusnya tidak hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan. Menurutnya, kaum pekerja juga harus hadir sebagai subjek pembangunan yang mampu memberikan kontribusi dan solusi bagi masyarakat maupun negara.

“Buruh telah teruji sebagai bagian dari kekuatan pergerakan yang melahirkan banyak kader pemimpin. Mereka terbiasa menyuarakan kesejahteraan pekerja, perlindungan rakyat Indonesia, sekaligus memberikan kritik konstruktif demi kemajuan bangsa dan negara,” kata Arnod.

Lebih lanjut, ia berpandangan bahwa keterlibatan tokoh buruh dalam pemerintahan tidak perlu diperdebatkan, termasuk jika dikaitkan dengan momentum Hari Buruh Internasional atau May Day. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa gerakan buruh semakin mendapat perhatian dan memiliki posisi strategis dalam kehidupan nasional.

Meski demikian, Arnod mengingatkan bahwa setiap pengisian jabatan harus tetap mempertimbangkan aspek kompetensi, efektivitas pelaksanaan tugas, serta efisiensi penggunaan anggaran negara.

“Yang terpenting, negara harus menilai berdasarkan kompetensi dan kebutuhan. Tugas pokok dan fungsi setiap jabatan harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Pemerintah juga tidak boleh hanya mengambil keputusan yang bersifat populis,” katanya.

Ia berharap kehadiran tokoh buruh di pemerintahan dapat menjadi harapan baru bagi pekerja Indonesia, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak buruh melalui kebijakan maupun regulasi yang lebih berpihak kepada pekerja.

“Intinya, rekan-rekan buruh jangan kendor dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan keluarganya. Dengan masuknya tokoh buruh ke pemerintahan, kita berharap perjuangan terhadap hak-hak buruh dapat lebih maksimal, baik melalui kebijakan maupun regulasi yang berpihak kepada pekerja,” tegasnya.

Pada bagian akhir pernyataannya, Arnod mengajak seluruh buruh di Indonesia untuk terus menjaga persatuan sekaligus berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global yang ada.