Mentan Amran: Ekspor Pupuk ke Australia Tembus Rp7 Triliun, Selanjutnya India, Filipina, Brazil, dan Bangladesh

fin.co.id - Indonesia mencatat tonggak baru transformasi industri pupuk nasional melalui ekspor pupuk urea ke Australia senilai sekitar Rp7 triliun. Capaian ini menjadi simbol penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok pupuk global sekaligus menandai perubahan dari negara yang sebelumnya menghadapi persoalan pasokan menjadi negara dengan surplus produksi pupuk nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat menghadiri dan meninjau langsung pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, Kamis, 14 Mei 2026.

Pelepasan tersebut menjadi tonggak baru penguatan kerja sama sektor pupuk melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.

Mentan Amran menjelaskan ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar. Ekspor tersebut merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun.

“Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton,“ ujarnya

Mentan Amran mengatakan keberhasilan tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara.

“Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaianya,” ujat Mentan Amran

Menurut Mentan Amran, setelah Australia, pemerintah mulai mengarahkan penguatan pasar ekspor pupuk nasional ke sejumlah negara strategis lain seperti India, Filipina, Brazil, dan Bangladesh.

“Selain itu dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beebrapa negara lain juga berminat meminta yaitu Filipina, Brazil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan,” ungkapnya

Keberhasilan tersebut, lanjut Mentan Amran, tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.

Pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan tersebut memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.

Selanjutnya Presiden Prabowo juga mengambil kebijakan strategis berupa penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban APBN. Kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani terhadap pupuk.

“Disaat ada geopolitik dunia memanas, Indonesia Alhamdulilah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi,”ujar Mentan Amran.

Pemerintah juga melakukan deregulasi total 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan–PIHC–Gapoktan/Koperasi–Petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.

Selain itu, pemerintah melakukan reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.