fin.co.id - Perdana Menteri Inggris menegaskan posisi pemerintahannya dalam konflik yang berkembang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Ia menyatakan bahwa Inggris tidak akan terlibat dalam serangan ofensif terhadap Iran yang dilancarkan oleh AS dan Israel, menekankan bahwa keputusan ini didasarkan pada hukum internasional, kepentingan nasional, dan perlindungan warga Inggris serta sekutu di kawasan.
Dalam pidato di Parlemen, PM Inggris mengatakan bahwa pemerintahannya “tidak percaya pada regime change from the skies” atau upaya penggantian rezim melalui serangan udara. Pernyataan ini jelas menunjukkan perbedaan sikap dengan Presiden Amerika Serikat, yang sebelumnya telah mengkritik keputusan Inggris untuk tidak bergabung pada gelombang awal serangan terhadap Iran.
Perbedaan Sikap Inggris dengan Amerika Serikat
Serangan militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran telah menewaskan pemimpin tertinggi Iran, dan menimbulkan respons militer dari Tehran berupa serangan rudal dan drone terhadap beberapa negara di kawasan serta aset militer AS dan sekutu.
Presiden Trump menyatakan kekecewaannya terhadap Inggris karena menolak permintaan awal untuk menggunakan pangkalan militer Inggris dalam operasi ofensif terhadap Iran. Trump mengatakan bahwa ia “sangat kecewa” atas posisi tersebut, menunjukkan ketegangan antara kedua sekutu tradisional.
Namun, PM Inggris menekankan bahwa keputusan tersebut dibuat setelah mempertimbangkan aspek hukum internasional dan pelajaran sejarah dari konflik sebelumnya, seperti invasi ke Irak. Ia mengatakan bahwa setiap keterlibatan militer harus memiliki dasar hukum yang jelas serta tujuan strategis yang bisa dicapai.
Izin Terbatas untuk Operasi Defensif
Walaupun menolak keterlibatan dalam serangan ofensif, Inggris akhirnya menyetujui permintaan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan militer Inggris dalam operasi defensif. Pangkalan ini digunakan untuk menyerang situs peluncuran atau depot rudal Iran yang dianggap ancaman langsung terhadap sekutu dan warga sipil, termasuk warga Inggris di kawasan.
PM Inggris menyatakan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari operasi bersama yang lebih luas untuk melindungi sekutu dan warga yang berada di wilayah tersebut. Keputusan ini digambarkan sebagai langkah defensif, bukan dukungan langsung terhadap kampanye ofensif terhadap Iran.
Reaksi Politik Domestik
Posisi PM Inggris ini memicu beragam reaksi di dalam negeri. Beberapa tokoh politik konservatif mengkritik pemerintah karena dianggap kurang mendukung sekutu kuat seperti Amerika Serikat. Sebaliknya, beberapa anggota partai dan kelompok yang lebih kiri mendukung penekanan pada hukum internasional dan kewaspadaan terhadap keterlibatan dalam konflik militer besar.
Perdebatan di Parlemen Inggris mencerminkan tantangan yang dihadapi pemerintahan dalam menyeimbangkan kekhawatiran domestik dengan tekanan dari sekutu luar negeri di tengah krisis geopolitik yang semakin berkembang.
Baca Juga
Potensi Dampak Hubungan Internasional
Perbedaan pendapat antara pemerintah Inggris dan Presiden Trump membuka diskusi lebih luas mengenai hubungan transatlantik dan bagaimana negara-negara sekutu merespons konflik berskala besar di luar wilayah mereka. Meski ada ketidaksepakatan, Inggris tetap menegaskan komitmennya terhadap aliansi strategis jangka panjang dengan Amerika Serikat, sambil menekankan bahwa keterlibatan militer harus selaras dengan hukum internasional dan kepentingan nasional Inggris.
