Banyak ide brilian dari anak muda, tapi sulit mendapatkan modal. Bank konvensional terlalu kaku, sementara angel investor sulit dicari.
Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024, nilai transaksi fintech peer-to-peer lending mencapai lebih dari Rp700 triliun dalam 6 tahun, menunjukkan potensi besar dari skema pendanaan alternatif.
Jalan keluar menangani masalah ini, Pemerintah pusat perlu alokasikan dana khusus senilai Rp10 triliun per-tahun untuk startup dan UMKM, sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2008.
Proses pengajuannya harus dibuat mudah dan transparan. Tapi, yang lebih penting, dana ini harus dikelola secara ketat agar tidak salah sasaran, dengan audit yang transparan dan dapat diakses publik.
5. Pembangunan yang Belum Merata, Daerah Lain Berjuang Sendiri
Pembangunan masih terfokus di pulau Jawa dan beberapa kota besar, daerah-daerah lain tertinggal, infrastruktur minim ke daerah terpencil dan kesempatan kerja terbatas.
Hal ini memicu urbanisasi besar-besaran, yang bertentangan dengan semangat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Data BPS pada 2020 menunjukkan bahwa lebih dari 56% populasi Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Jalan keluar menanggulangi ini, Pemerintah pusat perlu tawarkan insentif pajak dan kemudahan investasi yang sangat menarik bagi pelaku industri yang mau buka pabrik atau kantor di luar Jawa, sesuai UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Contohnya, bebas pajak 5 tahun untuk investasi di Indonesia Timur melalui skema tax holiday atau tax allowance. Ini bukan hanya soal dana, tapi juga soal komitmen untuk meratakan kesejahteraan.
6. Kurangnya Jiwa Wirausaha, Semua Ingin Jadi Pegawai Tetap
Baca Juga
Mentalitas kita masih cenderung mencari aman. Semua ingin menjadi PNS/ASN, Pegawai BUMN, atau karyawan tetap Perusahaan swasta. Padahal, wirausaha adalah tulang punggung ekonomi Indonesia.
Laporan Global Entrepreneurship Monitor (GEM) tahun 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat bawah dalam hal rasio wirausaha, dengan angka hanya sekitar 3,4%, jauh di bawah negara maju.
Jalan keluar mengatasi masalah ini, masukkan kurikulum kewirausahaan di sekolah hingga universitas, sejalan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ajarkan mereka cara membuat produk, menjual, dan mengelola uang.
Pemerintah dan HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) dapat mengangkat pengusaha-pengusaha muda sukses dari daerah sebagai pahlawan. Bikin film dokumenter, iklan, dan seminar tentang mereka.
Berikan mereka penghargaan yang setara dengan atlet atau artis. Bikin kompetisi bisnis dengan hadiah modal investasi jutaan atau bahkan miliaran rupiah, didukung oleh KADIN, APINDO dan para pelaku industri lainnya, sesuai dengan semangat UU Nomor 20 Tahun 2008.
