fin.co.id - Korea Selatan (Korsel) baru saja melalui salah satu momen paling dramatis dalam sejarah politik modernnya. Presiden Yoon Suk Yeol, dalam sebuah langkah yang mengejutkan dunia, mengumumkan keadaan darurat militer pada Selasa malam (3 Desember 2024).
Namun, hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, Yoon menarik kembali keputusannya setelah Majelis Nasional Korsel meminta pencabutan darurat militer.
Keputusan yang memicu ketegangan politik dalam negeri dan perhatian internasional ini memunculkan pertanyaan besar: Apa yang sebenarnya terjadi di balik pengumuman mendadak ini?
Darurat Militer: Tudingan terhadap Oposisi dan Konfrontasi dalam Negeri
Pada malam 3 Desember, Yoon Suk Yeol menyampaikan pengumuman darurat militer secara langsung melalui siaran televisi nasional.
Baca Juga
- 66 Orang Tewas Dalam Kebakaran Hotel di Turki
- Barron Trump Tunjukkan Karakter Berkelas Setelah Ayahnya Dilantik sebagai Presiden ke-47 AS
Dalam pidatonya, Yoon menuduh oposisi politik yang dipimpin oleh partai-partai besar di Korsel sebagai ancaman terhadap stabilitas negara, menyebut mereka terlibat dalam kegiatan anti-negara yang dapat melumpuhkan sistem pemerintahan dan tatanan konstitusional negara.
"Darurat militer ini untuk menyelamatkan bangsa, menghadapi kekuatan yang mencoba mengacaukan fungsi penting negara," kata Yoon dengan tegas.
Tudingan ini berkaitan dengan pergerakan oposisi yang memprotes kebijakan pemerintah dan berusaha untuk memakzulkan beberapa pejabat pemerintah.
Yoon bahkan menuduh pihak oposisi berkolaborasi dengan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Korea Utara, yang menurutnya akan merusak tatanan kebebasan demokratis di Korsel.
Namun, tidak lama setelah pengumuman tersebut, gelombang perlawanan muncul. Anggota parlemen, termasuk sebagian besar partai oposisi, langsung mengadakan sidang darurat dan memutuskan untuk mencabut keputusan darurat militer Yoon.
Baca Juga
- Donald Trump Resmi Menjabat Presiden AS
- Hamas Lepas 3 Tawanan Israel Usai Kesepakatan Gencatan Senjata
Keputusan Majelis Nasional ini disertai dengan seruan keras dari berbagai pihak untuk menghentikan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai langkah otoriter oleh pemerintah.
Reaksi Oposisi: Ancaman Pemakzulan Presiden Yoon
Pencabutan darurat militer yang cepat tidak menghentikan ketegangan politik. Pemimpin fraksi Partai Pembangunan Kembali Korea (partai oposisi terbesar kedua), Hwang Un-ha, dengan lantang mengkritik Yoon dan berencana untuk mendorong mosi pemakzulan terhadap presiden.
"Pengerahan pasukan militer untuk menanggulangi oposisi politik adalah langkah yang sangat berbahaya dan tidak dapat diterima. Kami akan membawa ini ke jalur konstitusional," kata Hwang.
Rencana pemakzulan ini menunjukkan betapa dalamnya ketidakpuasan politik yang melanda Korea Selatan.
Banyak yang melihat deklarasi darurat militer Yoon sebagai upaya untuk memusatkan kekuasaan dan menghancurkan oposisi yang semakin vokal.
Tentu saja, hal ini semakin memperburuk polarisasi politik di negara yang sudah dilanda ketidakstabilan sosial dan ekonomi.
