Guru besar Ilmu Hukum Pidana itu juga menjadi ahli pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden (sengketa Pilpres) 2019 yang diajukan oleh tim kuasa hukum pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Terbaru, pada sengketa Pilpres 2024, Eddy Hiariej diajukan sebagai ahli oleh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Karier Politik
Eddy Hiariej mulai terjun ke dunia politik pada saat diangkat menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) 2020 oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo.
Saat itu, Eddy Hiariej menjadi wakil dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Kabinet Indonesia Maju.
Dia mengatakan akan berbagi tugas dengan Yasonna. Saat itu, dia akan terlebih dahulu mempelajari dan mengidentifikasi masalah-masalah yang cukup krusial di Kemenkumham untuk kemudian dicari solusinya.
"Saya pasti akan berkoordinasi karena sebagai wamen adalah membantu menteri," kata Eddy di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/12/2020).
Setelah menjabat kurang dari tiga tahun, Eddy Hiariej akhirnya mengundurkan diri sebagai Wamenkumham pada tanggal 4/12/2023, hal itu karena yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi oleh komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada waktu itu, KPK mengklaim telah mengantongi alat bukti yang cukup, dalam penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej.
Tidak terima ditetapkan sebagai tersangka, Eddy Hiariej akhirnya mengajukan sidang gugatan praperadilan terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Setelah menjalani persidangan yang dipimpin hakim tunggal Estiono, akhirnya pada Selasa (30/1/2024) penetapan tersangka atas Eddy Hiariej oleh KPK diputuskan tidak sah.
Baca Juga
Sembilan bulan tidak berkecimpung di dunia politik, Eddy Hiariej akhirnya kembali lagi ketika Presiden Prabowo Subianto mendapuk Wamenkumham periode 2020-2023 menjadi Wakil Menteri Hukum periode 2024-2029.
Pengalaman dan kecerdasan Eddy Hiariej diharapkan dapat menjadikan kementerian tersebut ke arah yang lebih baik lagi.
Pemerintah Prabowo-Gibran memiliki program kerja yang disebut astacita, salah satu poinnya yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
