fin.co.id -- Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP) Abdul Mu'ti ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) pada pemerintahan mendatang, Prabowo-Gibran.
Hal ini diungkapkannya setelah menemui Presiden Terpilih tersebut di Kertanegara, Senin, 14 Oktober 2024.
"Tadi Pak Prabowo menyampaikan, memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Insyaallah saya didampingi oleh wakil menteri," ungkap Abdul kepada wartawan.
Ia pun menyatakan siap melaksanakan amanah tersebut dan berkomitmen memajukan pendidikan Indonesia lima tahun ke depan.
Baca Juga
- Kejagung Periksa Seorang Pejabat Kemendag Terkait Kasus Tom Lembong
- Panglima Melakukan Mutasi dan Rotasi Terhadap 300 Perwira di TNI, BIN hingga Basarnas
Kornas Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai penunjukan tokoh Muhammadiyah tersebut memberikan angin segar di dunia pendidikan.
"Rekam jejak beliau di Muhammadiyah yang mengelola banyak lembaga pendidikan semoga saja membawa angin segar dan banyak perubahan yang lebih baik," ungkap Ubaid ketika dihubungi Disway, Selasa, 15 Oktober 2024.
Meski begitu, ia masih belum bisa membayangkan pendidikan Indonesia di bawah naungannya lantaran masih belum ada pernyataan khusus mengenai visi misi Abdul lima tahun ke depan.
Ia pun berharap Mendikdasmen baru tersebut bisa mengatasi sejumlah permasalahan pendidikan di Indonesia yang masih perlu banyak dibenahi, salah satunya kurikulum.
"Soal kurikulum, saya berharap menteri yang baru tidak ikut-ikut tren ganti menteri ganti kurikulum. Yang enak pejabatnya, banyak proyek. Sedangkan orang tua, guru, siswa menjadi korban kurikulum sehingga berdampak buruk bagi kualitas pendidikan," tuturnya.
Baca Juga
- Psikolog Ungkap Sikap Mengejutkan dari Anak Pembunuh Ayah dan Nenek di Cilandak, Ternyata....
- Selain Dipecat, Aipda R juga Jadi Tersangka Pembunuhan Siswa SMKN di Semarang
Ubaid menekankan lebih penting memperbaiki sisi lemah dari kurikulum dibanding mengganti kurikulum secara total dan menggunakan nama yang menjenamakan tokoh tertentu.
"Saya berharap menteri yang baru menetapkan kurikulum sepanjang masa, maksudnya kurikulum tidak perlu ada embel-embel nama, sebut saja kurikulum nasional. Kalau ada namanya, yang terjadi adalah melekat pada orang dan ada egoisme diri. Ini yang tidak baik," tegasnya.
Sedangkan kurikulum nasional akan memperbaiki sisi yang lemah dari kurikulum sebelumnya.
Yang tak kalah penting dari itu, ia menyoroti kualitas dan kesejahteraan guru yang tak kunjung usai.
"Ini yang harus diperdebatkan panjang kali lebar, lalu dicarikan jalan keluarnya seperti apa. Ini penting untuk menjamin guru--guru kita semuanya berkualitas dan sejahtera. Jangan seperti sekarang, mereka terdiskriminasi oleh sistem sehingga banyak yang bekerja sampingan, ada yang jadi pemulung, jasa badut, kuli bangunan, dll. Ini sangat memprihatinkan," tambahnya.
Di samping itu juga program pemerintah untuk meningkatan kualitas guru, seperti Guru Penggerak, masih belum bisa dijangkau secara menyeluruh.
Dapatkan berita terkini langsung di ponselmu. Ikuti saluran FIN.CO.ID di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vajztq
