fin.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tepis anggapan adanya intervensi dari sejumlah pihak dalam menangani perkara bantuan sosial (bansos) presiden di Kementerian Sosial (Kemensos) Tahun Anggaran (TA) 2020. Bansos Presiden ini disalurkan saat penanganan Covid-19 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
"Tidak ada intervensi di perkara bansos ya yang sedang ditangani," kata Juru Bicara Tessa Mahardhika, Sabtu 3 Agustus 2024.
Tessa menjelaskan, kasus ini hanya ada satu tersangka dan hanya ada satu berkas surat perintah penyidikan (sprindik) yang saat ini masih berjalan. Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih mencari alat bukti dalam kasus bansos presiden.
Sebelumnya, KPK juga telah melakukan penggeledahan dalam perkara ini pada 23-26 Juli 2024. Penggeledahan tersebut dilakukan di tiga lokasi berbeda yaitu Jakarta, Bekasi, dan Tangerang Selatan.
"Terkait penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen dan dua buah handphone yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut dan akan dilakukan klarifikasi ke pihak-pihak terkait," kata Tessa.
Diketahui, kasus korupsi ini merugikan negara senilai Rp250 miliar. Namun, akan ada kemungkinan penambahan kerugian negara dari proses perhitungan ini. Pasalnya, KPK menyatakan bahwa total kerugian negara masih terus dihitung.
Adapun Bansos presiden yang saat ini diusut berisi sejumlah bahan pokok yang pernah di bagikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kasus ini masih dalam penyidikan KPK. Saat ini satu orang dari pihak swasta telah ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Juga
Kemudian, lembaga antirasuah ini juga tengah melakukan upaya untuk melakukan asset recovery di perkara ini.
(Ayu)
