fin.co.id - Kebocoran informasi pada Pusat Data Nasional (PDN) menjadi perbincangan dalam beberapa pekan terakhir. Hal ini wajar, karena memang persoalan ini sangat serius dan menyangkut keamanan nasional.
Bayangkan saja, mulai dari data Badan Intelijen Strategis (BAIS), data INAFIS, data Kepolisian, bahkan hingga data Kemenhub dan data NIK hingga data PeduliLindungi diduga berhasil diretas oleh hacker.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahkan sampai memanggil para Menteri dan Kepala Lembaga yang terkait, untuk membahas masalah ini.
Pembahasan mengenai bobolnya data PDN juga menjadi pergunjingan di dunia maya. Hampir di seluruh platform sosial media, membahas tentang ini. Lalu, siapa yang patut dipersalahkan dalam persoalan ini?
Pembahasan menarik tentang hacker yang berhasil membobol PDN juga menjadi topik obrolan di platform NOICE. Salah satu yang dilihat fin.co.id adalah channel NOICE di aplikasi YouTube, di mana host Onadio Leonardo dan Hesty Purwadinata, kedatangam bintang tamu, yaitu Teguh, seorang Ethical Hacker.
Podcast tersebut sebenarnya bukanlah podcast baru karena sudah di posting setahun yang lalu. Namun demikian, seiring dengan trendingnya kata kunci tentang pembobolan PDN oleh Hacker, maka Video tersebut kembali menjadi tontonan yang menarik.
Hal yang mengejutkan diungkap oleh Teguh. Menurutnya, situs yang peling mudah diretas oleh hacker adalah situs atau web pemerintahan. Bahkan, ia menyebutkan bahwa tidak perlu terlalu mahir untuk bisa membobol situs pemerintah.
Baca Juga
"Sampai sekarang yang paling gampang dimasukin itu malah yang (web/situs) pemerintah punya," kata Teguh.
"Situs pemerintah itu bahkan jadi mainan, anak-anak yang baru belajar itu tes skill nya disitu," lanjut Teguh.
Bahkan, kata dia, sekelas Badan Sandi Negara, web nya sempat diretas oleh orang Brasil. Hal itu menunjukkan betapa lemahnya pertahanan IT yang dikelola pemerintah.
"Badannya yang bertanggungjawab untuk urusan keamanan saja kena (hack). Jadi ya selucu itu," kata Teguh.
Anggaran Maintenance PDN Rp700 Miliar Dipertanyakan
Alih-alih membuat PDN aman, justru anggaran senilai Rp700 miliar yang dikeluarkan negara untuk biaya perawatan dan pemeliharaan PDN seolah tak berarti apa-apa, ketika data-data penting dan sensitif milik pemerintah dan instansi negara, berhasil dibolol hacker.
Hal ini membuat Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mempertanyakan, apa saja yang dilakukan instansi terkait dengan penggunaan anggaran Rp700 miliar tersebut ketika PDN justru bisa dibobol hacker.
Ahmad Sahroni pun mendorong aparat penegak hukum (APH) memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan PDN. Pasalnya, menurut dia, penggunaan anggaran pemeliharaan yang mencapai Rp700 miliar tak membuat PDN aman dari peretasan.
