FIN.CO.ID- Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan(PPP) Muhammad Romahurmuziy membantah partainya masuk barisan pemerintah yang baru setelah Presiden Jokowi selesai masa jabatannya pada Oktober 2024.
Romahurmuziy mengatakan, saat ini PPP belum melakukan langkah politik usai Pilpres pada 14 Februari 2024.
Romahurmuziy menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili partai.
"Sebagaimana disampaikan Pak Sandi itu adalah di antara aspirasi pribadi yang berkembang dan belum ada keputusan apa-apa di tingkat partai," kata dilansir dari Antara, Kamis 29 Februari 2024.
BACA JUGA:
- PPP Gabung dengan Koalisi Prabowo-Gibran? Begini Kata AHY
- Hasil Quick Count Pileg 2024: PDIP Juara, PPP Tak Lolos ke Senayan
Romahurmuziy akui, saat ini ada dorongan untuk PPP agar berada di barisan oposisi.
"Dorongan untuk PPP mempertahankan sikap oposisi juga masih ada bahkan dari daerah," ujar.
Romy menegaskan sampai saat ini PPP tengah fokus mengawal penghitungan suara hingga KPU RI mengumumkan hasil Pemilu 2024 secara resmi pada 20 Maret mendatang.
Ini juga sebagai wujud solidnya PPP dalam koalisi pengusung Ganjar-Mahfud.
"Masih terlalu pagi menyikapi pemerintahan baru, karena pemenangnya siapa bahkan belum diumumkan oleh KPU," tegas Romy.
BACA JUGA:
- PPP Yakin Lolos Ambang Batas Parlemen
- Soal Korupsi Proyek Jalur Kereta Besitang-Langsa, Kejagung Cecar Ketua PPPK Balai Perkeretaapian Sumbagut
Selain itu, dia mengungkapkan PPP sudah berpengalaman sebagai oposisi lebih dari separuh usia partai berlambang ka'bah itu yang kini menginjak 51 tahun.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno menjawab pertanyaan soal peluang partainya bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.
Sandiaga mengatakan bahwa PPP saat ini merupakan partai pendukung pemerintah dan posisinya berada di pemerintahan.
Menurut pandangannya pribadi, PPP akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa.