News . 11/02/2024, 21:21 WIB

Demokrasi Menurun di Tangan Jokowi, Universitas Moestopo Suarakan Maklumat Hang Lekir

Penulis : Tuahta Aldo
Editor : Tuahta Aldo

FIN.CO.ID - Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta, menyuarakan gugatan atas Demokrasi Indonesia yang kini dinilai sedang tidak baik-baik saja.

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Moestopo, Usmar mengungkapkan, suara yang disampaikan para alumni didasari adanya penurunan demokrasi di tangan Joko Widodo (Jokowi).

Universitas Moestopo juga turut bersuara, karena para alumni Moestopo merupakan penggerak yang turut aktif saat reformasi di tahun 1998.

"Pendudukan gedung DPR Mei itu (21 Mei 1998), berangkat dari pertemuan di rumah kami. Sehingga, ketika terjadi upaya menegasikan mendowngrade demokrasi, kami punya tanggung jawab moral kepada masyarakat yang dulu kami mengantarkan reformasi 98 menumbangkan rezim otoritarian orde baru," ungkap Usmar saat dikutip, Minggu 11 Januari 2024.

Menurutnya, langkah ini dilakukan guna mencegah terjadinya otoritarian gaya baru, maka Universitas Moestopo ikut menyuarakan demokrasi yang sedang tak baik-baik saja.

Universitas Moestopo merasa memiliki tanggung jawab sejarah karena pelaku aktif reformasi 1998, sehingga memiliki kewajiban menjaga jalannya demokrasi tetap tegak.

BACA JUGA :

"Sekarang ada upaya mendowngrade itu, dimulai kebijakan Presiden Jokowi dan terlibatnya beberapa aparatur negara dan tidak netralnya ASN dan sebagainya," jelasnya.

Usmar mengatakan, terdapat upaya turunnya demokrasi oleh Jokowi, sehingga Universitas Moestopo turun ke lapangan untuk meluruskan kembali Demokrasi.

"Itu merusak demokrasi dan karena itu tidak ada kata lain, sebagai tanggung jawab kami yang dulu terlibat dalam reformasi 98 kemudian ada upaya menegasikan itu, kemudian kami kembali lagi ke lapangan dalam kapasitas kami alumni, untuk meluruskan kembali," kata Usmar.

Terdapat beberapa poin dalam Maklumat Hang Lekir yang disampaikan alumni Universitas Moestopo, diantaranya pelaksanaan pemilu yang bebas, jujur, adil serta bersih sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Lalu menolak keras segala bentuk perilaku penguasa kepemimpinan Jokowi, yang mengarah ke upaya merusak sendi demokrasi Indonesia.

BACA JUGA :

Selanjutnya, Universitas Moestopo menolak keras segala bentuk kebijakan pemerintah yang menggunakan instrumen atau fasilitas negara.

Setelah itu, mengutuk keras tindakan yang dilakukan Presiden Jokowi melalui pernyataan gesture kepemimpinan, yang menimbulkan kegaduhan politik dalam negeri.

Menurutnya, jabatan publik Jokowi merupakan amanat rakyat. Sehingga, jabatan publik merupakan pengaruh yang melekat dengan atau tanpa penggunaan fasilitas negara. 

Meski presiden Jokowi sedang dalam status menjalankan cuti sebagai pemimpin negara, jabatan yang diemban oleh dirinya juga tetap akan melekat.

Para alumni Universitas Moestopo juga mengajak para mahasiswa dan seluruh generasi muda, untuk menggunakan hak pilih pada Rabu, 14 Februari 2024.

Pihaknya juga menghimbau untuk memilih berdasarkan hati nurani dan keyakinan, bukan berdasarkan atas dasar politik uang, atau intimidasi dari pihak tertentu.

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id