Civitas Akademika Unmul Soroti Perilaku Jokowi di Pilpres dan Potensi Nepotisme yang Membahayakan Demokrasi
Civitas Akademika Unmul Soroti Perilaku Jokowi di Pilpres dan Potensi Nepotisme yang Membahayakan Demokrasi--Antara/Ahmad Rifandi
FIN.CO.ID- Civitas academica Universitas Mulawarman (Unmul) ikut bersuara atas dinamika politi jelang Pilpres yang mencederai semangat reformasi.
Beberapa keputusan yang dianggap mencederai semangat reformasi seperti, seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertontonkan kecacatan demokrasi, hingga perilaku elit tanpa malu-malu menyatakan keberpihakan dan tidak hormati nilai-nilai demokrasi.
"Demokrasi yang dibangun dengan susah payah sejak reformasi 1998, terancam oleh perilaku elit politik yang tidak menghormati nilai-nilai demokrasi," demikian orasi salah satu dosen Unmul Profesor M. Aswin di Samarinda, Kalimantan Timur, dikutip pada Jumat 9 Februari 2024.
BACA JUGA:
- Forum Guru Besar Indonesia Himbau Civitas Akademika Hindari Pernyataan yang Menggiring Opini Politik Elektoral
- Giliran 14 Gabungan Ormas Islam Dipimpin Said Aqil Layangkan Petisi Kritik Cawe-Cawe Jokowi di Pilpres 2024!
Orasi akademisi itu diikuti sejumlah dosen dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Unmul.
Mereka juga menyoroti keterlibatan aparatur negara yang tidak netral dalam Pemilu, pengangkatan pejabat kepala daerah yang tidak transparan dan terbuka, hingga keberpihakan Presiden Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2024.
"Kami melihat ada potensi nepotisme yang membahayakan sistem demokrasi Indonesia," ujarnya.
Guru besar Fakultas Pertanian Unmul itu juga mengecam lingkar kekuasaan yang telah mengkooptasi lembaga-lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan MK. Dua lembaga itu dinilai sebagai lembaga yang seharusnya menjaga demokrasi.
Dia menuduh lembaga-lembaga itu telah dikendalikan oleh kekuasaan untuk memuaskan ambisi politik.
BACA JUGA:
- Akademisi Unimal Aceh Petisi Penyelamatan Reformasi, Desak Jokowi Harus Netral di Pilpres
- Ramai Sejumlah Kampus Buat Petisi Kritik Jokowi, Pengamat: Rawan Disusupi Kepentingan Politik
"KPK dan MK telah kehilangan independensi dan integritas. KPK telah dilemahkan lewat revisi UU KPK yang mengurangi kewenangannya" katanya
"Sedangkan MK telah mengeluarkan putusan-putusan yang kontroversial dan tidak menjunjung etika hukum. Kami menuntut agar lembaga-lembaga itu dikembalikan ke fungsi dan peran asli sebagai pilar demokrasi," sambungnya.
Profesor Aswin juga mengajak seluruh akademisi dan kelompok intelektual lain agar tidak diam dan membisu. Komunitas akademik, menurutnya, harus berani bersikap dan berperan aktif menjaga demokrasi.
"Kami dari sivitas akademika Unmul menyatakan sikap, selamatkan demokrasi, hentikan tindakan serta segala keputusan yang mencederai demokrasi," tuturnya.
.jpeg)
Sumber:
