FIN.CO.ID- Sejumlah Guru Besar Universitas Gadjah Mada mengkritisi sikap Presiden Jokowi terkait Pilpres 2024. Kritik itu disampaikan dalam Petisi Bulaksumur yang dibacakan pada Kamis 1 Februari 2024.
Petisi Bulaksumur ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024.
Petisi Bulaksumur ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro, Ph.D., didampingi oleh sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, Rabu 31 Januari 2024 di Balairung Gedung Pusat UGM.
BACA JUGA:
- Soal Jokowi Raja Jawa, Ade Armando Duga Ketua BEM UGM Gielbran Bawa Agenda Politik PKS
- Jawab Kritikan BEM UGM, Ini Pernyataan Menohok Jokowi
Koentjoro mengatakan petisi dari civitas akademika Universitas Gadjah Mada itu diungkapkan setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional.
Diantaranya tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada" ujar Guru Besar Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro seperti dilansir laman ugm.ac.id, Jumat 2 Januari 2024.
Koentjoro membeberkan, sejumlah penyimpangan moral jelang Pilpres diantaranya, pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, serta pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang bolehnya pejabat publik terlibat dalam kampanye politik.
BACA JUGA:
- Ketua BEM UGM Gielbran Sebut Jokowi Mainkan Trah Politik Porno: Vulgar dan Tanpa Malu untuk Melenggang Kekuasaan
- Potensi Konflik Pemilu 2024, Begini Prediksi Pakar UGM
"Antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” katanya.
Koentjoro mengingatkan agar Presiden Jokowi sebagai alumni UGM, tetap berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai dengan standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah.
“Hal itu demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.
Sebelum petisi dibacakan, sejumlah akademisi menyampaikan orasi yang dikemas dalam mimbar akademik yang bertajuk Menjaga Kemurnian Demokrasi Indonesia.
Beberapa akademisi yang menyampaikan orasinya diantaranya Mantan Rektor UGM periode 2002-2007 Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA.
Mantan Rektor UGM periode 2017-2022 Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.
