News . 20/01/2024, 20:14 WIB
'Bagasi dan Amplop' Kode Suap Bagi Pejabat 8 Lembaga Pemerintah dan BUMN
Dikutip dari data Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), disebutkan ada 8 badan usaha milik negara (BUMN) dan Kementerian yang terlibat dalam skandal suap ini.
BACA JUGA:
- KPK Gercep Garap Kasus Suap Perusahaan Jerman SAP ke Sederet Pejabat KKP Era Susi Pudjiastuti
- Kemensos Bantah Terima Suap dari Perusahaan Jerman SAP
Mereka adalah Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) yang kini bernama BAKTI Kominfo, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, PT Pertamina, Pemda DKI, PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, PT Angkasa Pura I, dan PT Angkasa Pura II. Dalam hal ini, SAP bekerja sama dengan VAR (perantara).
“Untuk mendapatkan atau mempertahankan kontrak dengan pelanggan tersebut. Skema ini diatur oleh dua account executive SAP Indonesia yang bekerja dengan setidaknya satu VAR (perantara) yang terkenal dengan pola transaksi bisnis yang korup dan memberikan suap," tulis dokumen yang diterbitkan Komisi Sekuritas dan Bursa AS.
Dalam praktiknya, diduga melalui sejumlah perantara. Termasuk perpanjangan tangan mereka di Indonesia. Ada yang disebut Perantara Indonesia 1 dan 2.
Dalam beberapa kasus, SAP dan pihak perantara ini menggunakan faktur pelatihan palsu untuk melakukan pembayaran. Ujungnya diduga untuk biaya suap.
Pihak perantara di Indonesia ini mendirikan perusahaan cangkang untuk menghasilkan uang suap dari beberapa faktur palsu tersebut. Setelah menghasilkan alokasi uang, dipakai perantara untuk menyuap pejabat di Indonesia.
BACA JUGA:
- KPK Tetapkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga Tersangka Kasus Dugaan Suap
- Kemenag Ingatkan Jemaah Haji: Barang Bagasi Ditimbang 2 Hari Sebelum Pulang Maksimal 32 Kg
Pejabat Pertamina Difasilitasi Main Golf Termasuk Gratifikasi-fin/diolah-Securities and Exchange Commission
PT Pertamina
Perantara SAP dan account executive SAP Indonesia juga disebut membiayai pejabat PT Pertamina untuk bermain golf. Tidak disebutkan kapan waktu pelaksanaannya.
Namun, fasilitas itu diberikan untuk memperoleh kontrak tanggal 23 Januari 2017. Termasuk di dalamnya layanan pemeliharaan terkait lisensi senilai USD 13.331.423.