Isu Pemakzulan Jokowi, Golkar Tegaskan Tak Mau Terlibat

FIN.CO.ID- Isu pemakzulan Presiden Jokowi berhembus jelang Pilpres 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024.

Memanggapi itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan partai-nya tidak akan melakukan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tidak ada, Partai Golkar tidak akan melakukan itu dan jauh daripada (itu), tidak ada pembahasan sama sekali di DPR," kata Airlangga saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jakarta, Rabu malam 17 Januari 2024.

BACA JUGA:

• Nusron Wahid Percaya Mahfud MD Tak Terlibat Isu Pemakzulan Presiden
• Ketua Umum PBNU Tanggapi Isu Pemakzulan Presiden Jokowi

Selain itu, Airlangga yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut Presiden Jokowi didukung oleh lebih dari 80 persen susunan kabinet.

"Saya tegaskan bahwa hari ini dengan susunan kabinet yang ada, Pak Presiden didukung lebih dari 80 persen. Apalagi ditambah Koalisi Indonesia Maju. Jadi, kami yakin itu (pemakzulan, red.) tidak ada," ujarnya.

Di sisi lain, ia pun menyebut kepercayaan publik kepada Jokowi terbilang tinggi.

"Tidak ada (pemakzulan), tidak tercermin apa pun dan dari hasil kepercayaan publik tinggi, dan kalau kita lihat ke masyarakat relatif adem," imbuhnya.

BACA JUGA:

• Jimly Asshiddiqie Heran Ada Isu Pemakzulan Jokowi: Mungkin Pendukung Paslon Panik Takut Kalah
• Soal Perppu, Yusril Bilang Terlalu Jauh Bicara Pemakzulan Presiden Jokowi

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Pohukam) Mahfud MD mengatakan, dirinya didatangi oleh sekelompok masyarakat sipil yang mengusulkan agar adanya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. 

Mereka antara lain, Faizal Assegaff, Marwan Barubara, Letjen (Purn) Suharto, Syukri Fadoli, dan lainnya. 

Mereka menyampaikan masukan tentang berbagai dugaan pelanggaran dalam proses Pemilu yang sedang berlangsung saat ini. 

BACA JUGA:

• Wacana Aksi Demo 21 Mei, Anggota DPR: Jangan Ada Niat untuk Pemakzulan Jokowi!
• Sidang Pertama Pemakzulan Trump Tanpa Hasil

"Saya sampaikan bahwa Kemenko Polhukam bukan penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu yang resmi dan independen adalah KPU. Masukan seperti ini penting disampaikan ke KPU dan Bawaslu. 

Mahfud sampaikan bahwa Kemenko Polhukam memiliki Desk Pemilu, yang tugasnya antara lain memantau dan menerima masukan atau laporan terkait pelaksanaan Pemilu.