News

Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Dugaan Fitnah Prabowo

Anies dilaporkan oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) pada Senin 8 Januari 2024 ke Bawaslu RI terkait ucapannya yang menyebut Prabowo mempunyai lahan seluas

Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Dugaan Fitnah Prabowo
Prabowo - Anies Baswedan saling serang di debat Capres

FIN.CO.ID- Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) terkait dugaan fitnah terhadap Prabowo dalam debat capres pada Minggu 7 Januari 2024.

Anies dilaporkan oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) pada Senin 8 Januari 2024 ke Bawaslu RI terkait ucapannya yang menyebut Prabowo mempunyai lahan seluas 340 hektare. 

Perwakilan PHPB Subadria Nuka mengatakan Anies Baswedan telah melakukan fitnah terkait luas tanah milik Prabowo. 

BACA JUGA:

"Terkait bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Prabowo Subianto adalah seluas 340 hektare, maka hal tersebut adalah tidak benar," kata Subadria Nuka dalam keterangannya dilansir Selasa 9 Januari 2024.

Dia menjelaskan, luas tanah yang dimiliki Prabowo Subainto sebagaimana yang disampaikan didalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN),  tercatat Prabowo memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 275.320.450.000.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Anies sebut anggaran pertahanan Rp700 triliun dan telah menghina Prabowo sebagai Menhan dengan memberikan skor 11 dari 100.

"Karena diketahui jumlah anggaran Kemenhan tidak mencapai Rp 700 triliun," ujarnya.

BACA JUGA:

Subadria Nuka menilai Anies diduga ini telah melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu dan Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu. 

"Kami meminta agar kiranya Bawaslu RI segera menindaklanjuti laporan kami agar yang bersangkutan dapat segera diproses," imbuh dia. 

Jubir Bantah Pernyataan Anies

Sebelumnya, juru bicara (Jubir) Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak juga telah membantah pernyataan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyebut anggaran pertahanan selama dipimpin Prabowo Subianto senilai Rp700 triliun. 

Dahnil menilai, pernyataan Anies Baswedan yang disampaikan dalam debat capres pada Minggu 7 Januari 2024 itu merupakan kebohongan publik. 

BACA JUGA:

"Anggaran Kementerian Pertahanan Tahun 2023 adalah Rp131 triliun, dan Rp30 triliun untuk alutsista. Jadi, kebohongan publik menyebut Rp700 triliun," kata Dahnil saat dihubungi di Jakarta, Senin Januari 2024.

Menurut Dahnil,  apa yang disampaikan Anies Baswedan tidak etis sebab hanya ingin menjatuhkan lawan politiknya. 

Kementerian Pertahanan mendapat pagu anggaran Tahun 2023 sebesar Rp134,32 triliun, yang merupakan hasil penambahan Rp2,4 triliun dari usulan awal pemerintah. Dari jumlah itu, besaran uang yang dialokasikan terkait alutsista sekitar Rp30 triliun.

Kemudian, pemerintah menetapkan pagu anggaran Kementerian Pertahanan Tahun 2024 sebanyak Rp139,26 triliun.

Jika dihitung dari periode 2020–2024 atau periode saat Prabowo aktif menjabat sebagai menteri pertahanan, total anggaran Kemhan mencapai Rp692,92 triliun.

Walaupun demikian, uang tersebut tidak hanya digunakan untuk keperluan alutsista, termasuk pembelian, pemeliharaan dan perawatan (harwat), tetapi juga untuk membiayai kebutuhan lainnya, antara lain kesejahteraan prajurit, riset, dan pengembangan SDM, juga belanja rutin.

Sebelumnya, Anies mengatakan, Anggaran Kemhan selama dipimpin Prabowo capai Rp700 triliun. Hal itu ditegaslan dalam acara debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari malam.

"Rp700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu (website Kemhan diretas, red.), justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat lebih dari separuh tentara kita tidak memiliki rumah dinas," kata Anies saat segmen pertama debat.

Debat ketiga Pilpres 2024 yang diikuti tiga capres, yaitu Anies Baswedan (capres nomor urut 1), Prabowo Subianto (capres nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo (capres nomor urut 3, mengangkat isu-isu pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, dan globalisasi. (*) 

Berita Terkait