Prabowo Subianto 'Gelagapan' Ditanya Putusan MK Muluskan Gibran Jadi Cawapres
Ganjar bertanya ke Prabowo soal putusan MK yang menuai kontroversi di kalangan masyarakat.
fin.co.id - Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto kedapatan menjawab pertanyaan soal independensi para hakim atau para penegak hukum sesuai konstitusi.
Prabowo menyebut jika aparat penegak hukum termasuk para penegak hukum harus diberi upah layak agar terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme hingga bisa terbebas dari cengkeraman kekuasaan.
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kemudian menanyakan soal keputusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi cawapres.
Baca Juga
Prabowo mengatakan, jika keputusan tersebut sudah incracht. Bahkan, Prabowo menyebut jika masyarakat Indonesia sudah tidak bodoh dan bisa menilai secara bijaksana.
Bahkan, Prabowo mengatakan siapa yang intervensi soal putusan MK tersebut.
BACA JUGA:Tiga Pasangan Capres-Cawapres Siap Jalani Debat Perdana di Kantor KPU RI
"Mas Ganjar, masyarakat Indonesia tidak bodoh. Sudah bisa menilai," kata Prabowo.
Ketika Prabowo menjawab pertanyaan tersebut, capres nomor 1 Anies Baswedan terlihat tersenyum.
Sementara itu, di belakang Prabowo, cawapres Gibran Rakabuming terlihat sangat ekspresif ketika isu soal penegakan hakim terutama soal putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Sebelumnya, Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menginginkan pemerataan pembangunan nasional memerlukan pemerintahan yang bersih, akomodatif, dan bebas korupsi.
"Semua ini (pemerataan pembangunan) bisa berjalan kalau pemerintahnya bersih, pemerintahannya bisa akomodatif, dan kita sikat korupsi tidak dengan kata-kata, tetapi dengan keseriusan," kata Ganjar dalam Debat Calon Presiden Pemilu 2024 yang digelar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa malam.
Ganjar menyampaikan apresiasi kepada pasangan duetnya Mahfud MD yang selama ini telah menjalankan tugas mengawal pemerintah yang bebas dari korupsi.
BACA JUGA:KPU Jelaskan Batasan Usia Anggota KPPS Pemilu 2024 dan Syarat yang Harus Dipenuhi
"Pak Mahfud adalah mitra saya yang selama ini sebagai Menkopolhukam mengeksekusi itu dengan baik. Kita akan lakukan itu, kami mohon dukungan rakyat, perintahkan kami untuk mengerjakan itu," ujarnya.
Baca Juga
Salah satu yang turut diperhatikan Ganjar adalah soal kurangnya akomodasi pemerintah terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat.
Salah satu kasus yang menonjol adalah kasus Sinta yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena menyuarakan pendapatnya. Kemudian seorang Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bernama Melki yang orang tuanya diperiksa aparat.
Dia menegaskan hal seperti di itu tak boleh terulang di masa depan dan salah satu caranya adalah membangun pemerintah yang bersih dan tak alergi dengan kritik.
"Hal seperti ini harus usai dan mereka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan kalau ('clean') 'government' terjadi," ujarnya.
Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan strategi dalam menyelesaikan masalah terkait Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, apabila dirinya terpilih menjadi presiden pada Pemilu 2024.
"Jadi rencana saya pertama adalah tentunya penegakan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ (di Papua), dan juga mempercepat pembangunan ekonomi," kata Prabowo saat debat capres di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta, Selasa.
Baca Juga
Dalam kesempatan itu, Prabowo menjawab pertanyaan panelis mengenai tren kekerasan yang meningkat di Papua namun masalah keadilan dan hak asasi manusia (HAM) belum terselesaikan sehingga konflik terus berlanjut.
Menurut Prabowo, masalah Papua merupakan permasalahan yang rumit karena di wilayah tersebut terjadi gerakan separatisme. Dia menilai bahwa dalam gerakan separatisme tersebut terdapat campur tangan asing atau pihak tertentu yang ingin Indonesia disintegrasi dan pecah.
Menurut dia, saat ini kelompok bersenjata di Papua menyerang dan meneror masyarakat setempat yang tidak berdosa, yaitu para perempuan dan anak kecil yang tidak bersenjata. Oleh sebab itu, kata Prabowo, rakyat Papua yang menjadi korban kekerasan harus dilindungi.
"Untuk itu, memang masalah HAM itu menjadi sesuatu yang harus kita utamakan. Dan di antaranya juga kita harus lindungi rakyat Papua," ujar dia.
Prabowo mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membawa peningkatan kondisi ekonomi dengan pertumbuhan yang paling tinggi dalam sejarah Indonesia. Selain itu, Presiden Jokowi juga termasuk presiden RI yang paling banyak mengunjungi Papua.
Melihat dampak baik yang dibawa oleh pemerintah, Prabowo pun menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi termasuk membawa kemajuan ekonomi, sosial, dan layanan yang terbaik bagi rakyat Papua.
"Jadi yang saya katakan, saya akan lanjutkan. Kita harus membawa kemajuan ekonomi, sosial, service yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris, dan menjamin penegakan HAM," kata Prabowo.