Temukan Adanya Kebocoran Data 204 Juta DPT di KPU, Bareskrim Polri Langsung Turun Tangan Menyelidiki

FIN.CO.ID - Polri mencium adanya dugaan kebocoran data pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 dalam laman kpu.go.id milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber)Bareskrim Polri menemukan kebocoran data DPT Pemilu milik KPU melalui patroli siber.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Adi Vivid A Bachtiar mengatakan pihaknya telah turun tangan dan sedang melakukan penyelidikan kebocran data DPT Pemilu 2024.

Dijelaskannya pihanya telah berkoordinasi dengan KPU terkait kebocoran data DPT tersebut.

"Dugaan kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami. Saat ini, CSIRT (Computer Security Insident Response Team) sedang berkoordinasi langsung dengan KPU untuk sekaligus melakukan penyelidikan," katanya dalam keterangan, Rabu, 29 November 2023.

BACA JUGA:

• Gawat Situs KPU Diduga Diretas, 204 Juta DPT Bocor dan Dijual Rp1,2 Miliar di Dark Web
• Bocornya Hasil RPH MK Batas Usia Capres Cawapres Diselidiki Dittipidum Bareskrim Polri

Sebelumnya, perhatian publik tertuju pada peretas anonim bernama "Jimbo" yang mengklaim telah meretas situs KPU dan mengakses data pemilih dari situs tersebut.

Akun tersebut membagikan 500 ribu data contoh dalam satu unggahan di situs BreachForums. Situs tersebut biasanya digunakan untuk menjual data-data hasil peretasan.

Jimbo juga memverifikasi kebenaran data dengan beberapa tangkapan layar dari situs cekdptonline.kpu.go.id.

Dalam unggahannya, Jimbo mengungkapkan dari 252 juta data yang diperolehnya, terdapat beberapa data yang terduplikasi.

Setelah dilakukan penyaringan, ditemukan 204.807.203 data unik. Angka tersebut hampir sama dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU yang mencapai 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan.

Data yang berhasil diakses "Jimbo" itu mencakup informasi pribadi, seperti nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nomor KTP, nomor paspor pemilih di luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, serta kode tempat pemungutan suara (TPS).

BACA JUGA:

• Polisi Turun Tangan Kasus Bocornya RPH MK Terkait Batas Usia Capres-Cawapres
• Lebih dari Setengah Kebocoran Data di Indonesia Bersumber dari Sektor Pemerintah

Sementara itu, KPU pun terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Siber Pemilu guna memastikan keamanan data pemilih pada Pemilu 2024.

"Saat ini kami meminta bantuan dari Satgas Siber, sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)," kata anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (28/11).