Hasto: Menteri dari PDIP Tetap Profesional Meski Kecewa dengan Langkah Keluarga Jokowi

"Itu sudah saya sampaikan saat beliau minta anaknya jadi Wali Kota.  Waktu itu Pak Jokowi bilang ini nggak ada angin nggak ada hujan, Mas Gibran pengen jadi Wali Kota," imbuh Rudy. 

Saat itu, lanjut Rudy, dirinya menyatakan telah menyelesaikan rekomendasi pencalonan Wali Kota Solo ke DPD dan DPP PDIP. 

BACA JUGA:

• Kencang! Kader PDIP Solo Sindir Keluarga Jokowi Lewat Suket Teki: Wong Salah Ora Gelem Ngaku Salah...
• Ganjar Sindir Jokowi? Sebut Demokrasi Tidak Baik-baik Saja hingga Drama Tidak Perlu Terjadi

Namun, dia mempersilakan apabila Jokowi dan Gibran ini menggunakan cara lain untuk mendapat tiket maju Pilwalkot Solo pada tahun 2020 lalu. 

Jokowi Sutradara dan Produser Drama Politik

Sebelumnya, Eks Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto menegaskan dalam drama tersebut Presiden sebagai sutradara sekaligus produsernya. 

Menurut Andi Widjajanto saat ini telah terjadi mendung demokrasi di Indonesia. Ini terjadi karena adanya barikade yang dipasang untuk menghambat demokrasi. 

"Biasanya kan barikade itu darang dari negara luar. Misalnya tidak suka Indonesia maju. Nah ini gak. Barikadenya datang dari kita sendiri dari dalam ntuk menghambat demokrasi itu," kata Andi Widjajanto seperti dikutip fin.co.id dari Chanel Youtube Abraham Samad Speak UP berjudul Bocoran Rahasia Ancaman Bahaya Di Pilpres, Jika Politik Dinasti Gibran Jokowi Diteruskan pada Rabu, 8 November 2023. 

Barikade yang dimaksud Andi Widjajanto adalah dinasti abuse of power yang dilakukan oleh keluarga presiden. "Baik presidennya, paman, anak, adik. Kita merasa ada itu," imbuhnya. 

BACA JUGA:

• Masuk Tahun Politik, Jokowi: Akhir-Akhir Ini yang Kita Lihat Terlalu Banyak Dramanya
• Denny Siregar Ungkap Hal Mengerikan yang akan Dirasakan Jokowi Setelah Tidak Lagi Berkuasa

Media Jerman Handelsblatt yang mengkritik Jokowi Gibran Abschied von der Demokratie - Selamat Tinggal Demokrasi-fin - Handelsblatt -

Agar hal itu normal dan tidak terjadi peristiwa seperti tahun 1997 atau 1998, barikadenya harus diangkat. Yang bisa mengangkat barikade tersebut adalah presiden Jokowi. 

"Sederhana kok. Kembali ke koridor demokrasi. Stop abuse of power dengan menggunakan hukum," lanjutnya. 

Andi Widjajanto menegaskan sesuatu yang legal harus legitimate. Sesuatu yang legal harus benar secara etika. Dia juga meminta stop memobilisasi aparat. 

Negara harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua partai, semua pasangan, semua caleg untuk berkompetisi pada Pemilu 2024 mendatang secara fair. 

BACA JUGA: