BRIN Sebut Jokowi Pegang Data Parpol dari Intelijen Terindikasi Penyalahgunaan Kekuasaan
Ada risiko praktik intelijen politik yang dilakukan Jokowi karena memiliki data internal parpol.
Data Parpol Jokowi - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku memegang data internal partai politik ditanggapi Badan Risat dan Inovasi nasional (BRIN).
BRIN menilai, jika perbuatan Jokowi yang memiliki data partai politik tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang.
Koordinator Klaster Riset Konflik Pertahanan dan Keamanan BRIN Muhamad Haripin menilai, pernyataan Jokowi tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja.
Baca Juga
Haripin mengatakan, jika harus ada tindak lanjut dari para pengawas intelijen terkait pernyataan Jokowi tersebut.
Menurutnya, ada risiko praktik intelijen politik yang dilakukan Jokowi karena memiliki data internal parpol.
Ia menilai, ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Jokowi ataupun penyalahgunaan intelijen.
BACA JUGA:
- Jokowi Pegang Data Intelijen Parpol Pemilu 2024, Pengamat: Skenario Perpecahan Bangsa Bisa Dicegah
- Jokowi Akui Punya Informasi Lengkap Soal Parpol di Indonesia dari Intelijen
"Pandangan kami ada suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau indikasi terjadinya penyalahgunaan intelijen untuk kepentingan kekuasaan," kata Haripin, Kamis 21 September 2023.
Hal tersebut disampaikan Haripin dalam webinar bertajuk "Bahaya Penyalahgunaan Intelijen dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku jika dirinya memiliki informasi lengkap terkait kondisi partai-partai politik (parpol) di Indonesia termasuk keinginan dari partai politik tersebut.
“Dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju kemana saya tahu. Informasi yang saya terima komplit,” kata Jokowi.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 16 September 2023.
Jokowi melanjutkan, dirinya memiliki informasi intelijen dari berbagai pihak, dan juga informasi mengenai data terbaru, hingga survei terkait partai politik.
Baca Juga
“Dari intelijen saya ada, BIN (Badan Intelijen Negara). Dari intelijen di Polri, ada. Dari intelijen di TNI, saya punya, BAIS (Badan Intelijen Strategis), dan info-info di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada,” kata Jokowi.
Informasi tersebut hanya dimiliki Presiden Jokowi karena diberikan intelijen secara langsung.
BACA JUGA:
- Harapan Denny JA ke Presiden Indonesia: Jangan Lagi Berakhir Sedih
- Masalah Pulau Rempang, Jokowi Telepon Kapolri Listyo Sigit Tengah Malam: Masa Urusan Begitu Sampai Presiden
“Dan itu hanya miliknya Presiden. Dia (informasi) itu langsung,” ujar Jokowi.
Dalam acara relawan itu, Jokowi menjelaskan kepemimpinan ke depan sangat penting dan menentukan apakah Indonesia akan mampu melompat menjadi negara maju atau hanya berkutat sebagai negara berkembang.
Baca Juga
Karena itu, pelaksanaan Pemilu untuk menentukan Presiden-Wakil Presiden selanjutnya yakni Pemilu 2024, Pemilu 2029, dan Pemilu 2034 akan sangat menentukan posisi bangsa Indonesia.
“Saya berikan contoh di Amerika Latin, banyak negara sudah jadi negara berkembang, tahun 60-an, tahun 70-an sudah jadi negara berkembang, tapi saat ini mereka juga masih negara berkembang. Tak bisa keluar dari jebakan. Kita tidak mau itu, dan kesempatan itu hanya ada di tiga periode kepemimpinan nasional kita,” kata dia.
Saat ini Indonesia memiliki peluang untuk melompat menjadi negara maju dari negara berkembang karena memiliki bonus demografi dan kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Presiden mencontohkan salah satu kebijakan hilirisasi yakni penghentian ekspor bijih nikel dan menggantinya dengan produk bernilai tambah yang telah memberikan penerimaan negara secara signifikan.
“Saya berpikiran negara ini harus jadi negara maju, negara makmur. Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan,” kata Presiden Jokowi.
BACA JUGA: