News . 27/06/2023, 16:41 WIB
Ratusan Purnawirawan TNI-Polri Ingatkan Pemerintah Agar Netral dalam Pemilu 2024
- Forum Keprihatinan Purnawirawan Perwira (FKKP) Tinggi TNI - Polri menekan pentingnya penguasa bersikap dan bertindak netral menjelang dan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
Penekanan itu disampaikan dalam arapat yang digelar oleh FKKP Tinggi TNI - Polri sekitar 130 orang Senin 26 Juni 2023 lalu.
Mereka menyerukan agar netralitas penguasa untuk memastikan Pemilu berlangsung demokratis, jujur dan adil.
FKKP Tinggi TNI-Polri mengingatkan bahwa pelaksanaan Pemilu harus mewariskan pembelajaran yang baik bagi generasi penerus pembangunan bangsa.
Hadir dalam pertemuan itu, Letnan Jenderal TNI (Purn) Ediwan Prabowo selaku Koordinator FKKP, ada juga Laksamana Marsekal yang telah mengakhiri masa tugasnya di jajaran TNI.
BACA JUGA:
FKKP mengingatkan bahwa kontestasi Pemilu 2024 yang tidak netral dan jurdil berpotensi menambah dalamnya keretakan hubungan antar anak bangsa yang serius. Semua pihak harus berperan nyata dalam mencegah terjadinya keadaan demikian.
“Kami merasakan adanya perasaan khawatir dan cemas ditengah-tengah masyarakat atas netralitas aparat keamanan dan aparat pemerintah, termasuk Plt. Pejabat Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 nanti," kata Laksamana Madya TNI (Purn) Dr. Deddy Muhibah Pribadi.
Muhibah mengatakan cawe-cawe pejabat negara dan pemerintah dalam Pemilu 2024 harus benar-benar dihindari, karena ketidak netralan pimpinan dan pejabat negara dapat memicu terjadinya kecurangan-kecurangan yang merusak tatanan demokrasi.
"Yang ujungnya akan meninggalkan citra buruk eksistensi negara demokrasi kita, baik di dalam maupun di luar negeri”, katanya.
BACA JUGA:
Dia menambahkan, adanya kecemasan potensi kecurangan yang timbul seiring dengan munculnya informasi adanya daftar pemilih palsu yang manipulatif.
“Berita puluhan juta daftar pemilih yang tidak valid bermunculan. Harus diantisipasi,” ujarnya.
Selain itu, para purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri juga menangkap adanya keraguan dan kekhawatiran terhadap Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum yang terindikasi tebang pilih dan terpolitisasi.
“Ada keraguan dan kekhawatiran terhadap penegakan hukum dan keadilan, akibat kemungkinan adanya intervensi. Yang pasti, intervensi terhadap hukum adalah kejahatan terhadap rakyat dan negara,” papar Inspektur Jenderal Pol (Purn) Prof Dr Anas Yusuf Dipl.krim SiK SH MH MM.
Sementara itu Marsekal Madya TNI (Purn) M. Syaugi S.Sos. M.M, mengaku kecewa pada Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang ingin merebut Partai Demokrat dengan cara-cara yang tidak sesuai aturan hukum dan etika berpolitik.
“Upaya tercela ini telah menciderai hati rakyat, serta rasa keadilan dan demokrasi. Aksi cap jempol berdarah oleh ribuan Kader Demokrat dan rakyat merupakan ekspresi kecemasan masyarakat yang harus diperhatikan secara serius oleh negara. Kami sangat mendukung kewenangan para Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung (MA) untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, sesuai norma hukum atas perkara Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan KSP Moeldoko,” kata Syaugi.
Ratusan Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri itu juga menyampaikan keprihatinannya melihat dugaan adanya praktikpraktik hukum berstandar ganda untuk menekan pihak yang berbeda pilihan politik.
“Kami simpati kepada Pimpinan NasDem, dan semoga NasDem akan lebih solid, kokoh dan kuat dalam mendukung agenda perubahan menuju Indonesia yang lebih baik,” pungkas Mayjen TNI (Purn) Hartomo, anggota FKKP dan selaku Kabais TNI tahun 2016-2017. (*)
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id