Cek Fakta, Benarkah Impor Ubin Keramik China Membanjiri RI? HS Code nya Hampir Sama
Importasi dilakukan untuk menutup kebutuhan dalam negeri yang tidak terpenuhi dari produsen lokal
Benarkah Impor Ubin Keramik China Membanjiri RI? - Isu tentang importasi ubin keramik China membanjiri Indonesia, menyeruak ke publik dalam beberapa waktu terakhir. Namun demikian, apakah faktanya demikian?
Diketahui, polemik soal impor ubin keramik China membuat Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Kemendag turun tangan langsung dan melakukan investigasi.
Meski demikian, berdasarkan wawancara fin.co.id dengan pelaku impor ubin keramik di Indonesia, memang kita harus cermat dalam menyikapi hal ini.
Baca Juga
Sekretaris Jenderal Forum Suplier Bahan Bangunan Indonesia (FOSBBI) Kurnia Hanafiah saat berbincang dengan fin.co.id menyampaikan, harus ada telaah lebih mendalam terkait isu impor keramik ini.
BACA JUGA:
- Kontraktor Wajib Tahu! Ini Beda Keramik Impor Dengan Produksi Lokal, Tak Serupa dan Tak Sama
- Harga BBM Turun Lagi, Berikut Daftar Harga Pertalite di Seluruh Indonesia
Menurut Kurnia, harus dilihat dahulu apakah ubin keramik impor yang masuk ke Indonesia itu memang produsen Indonesia mampu memproduksinya atau tidak.
"Pabrik porselen di Indonesia hanya ada 7 pabrik yang berproduksi dalam jumlah sedikit, sedangkan jumlah tersebut belum dapat memenuhi semua kebutuhan dalam negeri. Harapannya, para produsen keramik dapat melakukan transisi teknologi sehingga dapat melakukan pembelian produk lokal," ujar Kurnia, dikutip Jumat 23 Juni 2023.
Menurutnya, importasi yang dilakukan terhadap produk ubin keramik, adalah kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi industri dalam negeri.
Sebagai contoh pada proyek high risk building, apartemen dan gedung-gedung publik yang membutuhkan detail design dan ubin keramik untuk menunjang estetika maupun fungsinya.
BACA JUGA:
- Kemenag Buka Suara Soal Aliran Dana Miliaran Rupiah ke Pondok Pesantren Al Zaytun
- Bincang Jumat Bisnis Edisi 23 Juni 2023 Kupas Pentingnya Branding
Sebagaimana disampaikan Anggota FOSBBI, Gunawan Wijaya yang menyebut bahwa importasi dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ubin keramik yang tidak bisa dipenuhi produsen dalam negeri.
Keramik yang diimpor bukan B III karena itu sudah banyak membanjiri dalam negeri, sedangkan kebutuhan dari banyak hotel, apartemen dan proyek high rise lainnya lebih memilih ubin porselen mengkilap, dan itu hanya didapatkan dari impor," ungkapnya.
Baca Juga
Secara garis besar, jelasnya, keramik terbagi menjadi dua yakni Red Body dengan kode HS 6907.23 yang paling banyak diproduksi oleh dalam negeri dan digunakan luas oleh masyarakat hingga rumah subsidi. Ukurannya juga cenderung lebih kecil seperti 30x60cm.
Kemudian jenis kedua ubin porselen dengan kode HS 6907.21 dan digunakan untuk bangunan seperti hotel, apartemen dan gedung perkantoran.
BACA JUGA:
- Syarat dan Tata Cara Mendaftar KIP Kuliah 2023 Seleksi Jalur Mandiri PTN dan PTS ,Yuk Disimak !
- BNI Ajak Nasabah Terapkan 6 Langkah Jitu Hindari Kejahatan Siber dalam Transaksi Internet Banking
Harga ubin porselen berkali-kali lipat dari keramik red body. Sebagian produk ubin porselen sudah diproduksi di dalam negeri (HS 6907.21.91), namun belum mampu memenuhi kebutuhan secara keseluruhan, utamanya ubin porselen (HS 6907.21.93).
"Pabrik porselen di Indonesia hanya ada 7 pabrik yang berproduksi dalam jumlah sedikit, sedangkan jumlah tersebut belum dapat memenuhi semua kebutuhan dalam negeri. Harapannya, para produsen keramik dapat melakukan transisi teknologi sehingga dapat melakukan pembelian produk lokal," sebut Kurnia menambahkan.
Baca Juga
Diketahui sebelumnya, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) mewakili PT Jui Shin Indonesia, PT Satyaraya Keramindoindah, dan PT Angsa Daya meminta KADI melakukan inisiasi penyelidikan antidumping terhadap impor produk ubin keramik.
"KADI telah menyampaikan informasi terkait dimulainya penyelidikan tersebut di atas kepada pihak-pihak yang berkepentingan (industri dalam negeri; importir; eksportir/produsen dari negara tertuduh yang diketahui; Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tertuduh; dan perwakilan pemerintah tertuduh yang berada di Indonesia)," dikutip dari keterangan KADI. (*)