Mendagri Tito: Pembangunan Daerah Perbatasan Harus Dengarkan Masukan Daerah – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan, pembangunan di daerah perbatasan harus berlangsung dua arah.
Pembangunan daerah di wilayah perbatasan jamgan hanya masukan dari pemerintah pusat. Tapi yang terpenting harus mendengarkan masukan dari daerah.
Dia menegaskan, Presiden Jokowi memiliki misi melakukan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok daerah.
Dengan begitu, pembangunan tidak hanya terpusat di kota, tapi juga hingga ke daerah pinggiran baik desa maupun daerah perbatasan.
BACA JUGA:
Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat pada 2023 telah menganggarkan sebanyak Rp7,7 triliun untuk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan negara.
Jumlah tersebut tersebar di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda).
Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu menegaskan bakal melacak anggaran tersebut.
