Keuangan . 14/03/2023, 20:00 WIB
Digitalisasi sebuah keniscayaan dalam menjaga progres tumbuhnya pembiayaan properti - Era digitalisasi dipercaya bagai sebuah keniscayaan dalam menjaga progres tumbuhnya pembiayaan properti.
Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan kredit properti, PT Bank Cental Asia (BCA) Tbk BCA terus melakukan akselerasi kinerja dengan memanfaatkan teknologi digital.
Upaya tersebut membuahkan hasil menggembirakan. Lihat saja, kinerja Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BCA mampu tumbuh sangat baik.
Sejak optimalisasi layanan melalui digital, portofolio KPR BCA meningkat signifikan dari Rp52,949 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp87,901 triliun di tahun 2018.
BACA JUGA:BNI Expo with RANS Akselerasi Ekonomi Jawa Timur
Demikian paparan Managing Director - Consumer Banking BCA Haryanto T. Budiman dalam diskusi URBAN FORUM BANKING & PROPERTY OUTLOOK 2023, yang digelar secara daring pada Selasa, 14 Maret 2023.
Bahkan, lanjut Heryanto T. Budiman, dalam tiga tahun terakhir, periode 2020-2022, kredit KPR BCA terus menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Pada 2020 tercatat Rp90,150 triliun, di 2021 Rp97,530 triliun, dan di akhir 2022 sebesar Rp108,299 triliun.
"Jadi, sejak pemanfaatan digitalisasi, portofolio KPR BCA tumbuh dengan sehat dan dengan cepat," kata Haryanto.
BACA JUGA:Cuma Daftar Langsung Dapat Duit, Aplikasi Penghasil Saldo DANA Gratis Terbaru 2023
Menurut Managing Director - Consumer Banking BCA itu pertumbuhan tersebut tidak lain adalah hasil dari proses digitaliasi yang terjadi.
Dalam digitalisasi ini, ada tiga komponen yang terkait. Pertama, terkait dengan customer. Kedua adalah proses. Ketiga terkait dengan mitra-mitra penunjang.
Sejak masa pandemi BCA melakukan digital event yakni melakukan expo secara online. Hal ini memberikan hasil yang sangat baik. Saat ini, BCA melakukan proses KPR secara hybrid.

Diskusi 'Urban Forum Banking Property Outlook 20023' yang digelar daring, Selasa, 14 Maret 2023.-Istimewa-
Pemanfaatan digitalisasi juga dilakukan dengan menggunakan situs Rumah Saya BCA (klik di sini).
BACA JUGA:SMF Siap Jadi Akselerator Pengembangan Ekosistem Pembiayaan Perumahan
Di situs ini banyak dijelaskan bagaimana seharusnya kta membeli dan memilih properti di daerah-daerah tertentu. Kemudian juga ada penjelasan-penjelasan mengenai simulasi KPR.
"Di situs ini juga bisa dilakukan konsultasi dengan tim BCA, bisa dilihat juganharga rumahnya, dan bisa diketahui juga apakah lokasi bisa dijangkau dengan transportasi publik," ujar Heryanto.
Ia mengungkapkan, sepanjang Januari-Februari2023 total pengunjung situs tersebut mencapai 508.621 visitor. Sedangkan melalui situs Expo BCA (klik di sini) mencapai 557.225 visitor.
"Sebesar 74 persen aplikasi KPR BCA di Jakarta berhasil disetujui melalui proses online," ucap Heryanto.
BACA JUGA:Jurus Jitu LPDB-KUMKM Kejar Target Penyaluran Dana Bergulir 2023
"Artinya, digitalisasi telah membuahkan hasil yang sangat bermanfaat bagi BCA maupun bagi masyarakat," tambahnya.
Sementara itu, Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Heliantopo, pada acara yang sama mengatakan, seluruh lembaga internasional memiliki konsensus bahwa pertumbuhan ekonomi global di 2023 akan melambat dibandingkan dengan 2022.
Hal menarik adalah, entitas swasta memiliki proyeksi yang lebih pesimistis dibandingkan dengan lembaga multilateral.
Lanjut Heliantopo, hal tersebut mengindikasikan bahwa pasar lebih khawatir terhadap kondisi 2023.
BACA JUGA:Asyik Nominal Transfer BCA Turun dari Rp10.000 Jadi Rp1, Nomor Layanan SMS Juga Diubah
"Perlambatan pertumbuhan ekonomi global tidak mungkin dihindari. Akan tetapi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan kondisi berbagai negara lain," tutur Heliantopo.
"Indonesia masih mendapatkan manfaat dari kenaikan harga komoditas energi, dan pada saat yang sama sektor manufaktur masih dalam proses ekspansif walaupun menunjukkan tren penurunan," sambungnya.

Diskusi 'Urban Forum Banking Property Outlook 20023' yang digelar daring, Selasa, 14 Maret 2023.-Istimewa-
Sebagai negara yang sudah masuk ke dalam negara kelas menengah, rasio KPR terhadap PDB di Indonesia masih sangat kecil, hanya mencapai 2,99 persen di tahun 2022.
"Bandingkan dengan Malaysia yang sudah mencapai 38,48 persen di tahun yang sama, atau India yang sudah mencapai 6,58 persen," beber Heliantopo.
BACA JUGA: Laporan Posisi Keuangan yang Harus Diketahui Setiap Perusahaan
Walaupun demikian, kilahnya, tidak sedikit alokasi dana fiskal yang sudah disalurkan oleh pemerintah ke sektor perumahan.
Untuk itu, Heliantopo memberikan lima pesan utama terkait kondisi makroekonomi dan pembiayaan perumahan.
Pertama, ketidakpastian global masih tinggi, dan saat ini diperparah dengan kemungkinan terjadinya bank run di Amerika Serikat.
Kedua, di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh, tetapi akan mengalami perlambatan.
BACA JUGA:Dukung Program Pembiayaan Rumah Subsidi, SMF Terbitkan Obligasi Rp2 Triliun
Ketiga, Bank Indonesia akan tetap menjalankan kebijakan yang agresif demi menjaga inflasi inti dan nilai tukar.
Keempat, BPD, dan BPR memiliki peran penting untuk memperluas jangkauan penyaluran KPR.
Kelima, regulasi yang melindungi dan mendisiplinkan seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan perlu ditingkatkan.
Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Srikandi Developer dan Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI) Risma Gandhi mengatakan, untuk menjaga momentum pertumbuhan, di industri properti tentunya harus melihat apa yang harus dilakukan agar kondisi bisnis properti aman, terjaga, dan terkendali.
BACA JUGA:Komitmen Bank DBS Indonesia Jaga Perlindungan Data Nasabah Melalui Pembaruan Fitur Berkala
Ke depan, lanjut Risma, para developer akan mengalami kenaikan suku bunga, akan menghadapi susahnya user yang lolos di SLIK OJK.
Kemudian, beber Risma, menghadapi rumah FLPP atau subsidi yang juga belum ada kenaikan harga, jadi masih mengacu pada harga lama, sedangkan harga membangun sebuah rumah itu sudah mengalami kenaikan yang signifikan.
"Ini tiga isu sensitif yang dihadapi bisnis properti terutama untuk meenjaga program rumah pemerintah berjalan dengan baik," imbuh Risma.
"Tiga isu ini butuh campur tangan pemerintah, karena menyangkut keberlangsungan program FLPP," lanjutnya.
BACA JUGA:Rumah BUMN Tarutung Diresmikan, Kementerian BUMN dan BRI Perkuat UMKM Lokal
Menurut Risma, semenjak pandemi banyak regulasi yang menurutsaya harus mengikuti masanya, yaitu sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang.
Salah satunya adalah mengenai SLIK OJK, yang tidak ada standar nilai nominal maupun jenis pinjamannya.
Sehingga diperlukan cara baru, intrumen baru, juga regulasi baru untuk mengakomodir semua perubahan.
"Kalau menggunakan cara lama dipastikan KPR bersubsidi akan tumbang, karena tingkat kerentanan MBR milenial sangat rentan terhadap jebakan pinjaman online dan transaksi online kredit," imbuh Risma.
BACA JUGA:Kartu Multifungsi BNI Permudah Transaksi di IKN, Bisa Dipakai untuk ID Card hingga Transfer
"Indikator kenapa kita harus mengasumsikan seperti itu, karena di 2022 FLPP tidak semua terserap," tambahnya.
2023 ini, kata Risma, serapan Januari-Februari juga tidak optimal. Ini bukan karena tidak ada demand, tapi demand sudah rontok pada saat verfikasi SLIK OJK.
"Ini masalah kita bersama, baik perbankan, developer OJK. Sehingga perlu adanya regulasi relevan dan proses edukasi yang harus berjalan," jelas Risma.
"OJK juga harus memitigasi jeratan pinjaman online yang menimpa kaum milenial. Kemudian ada juga permasalahan apakah rumah bersubsidi sudah tepat sasaran atau belum," sambungnya.
BACA JUGA:Disuntik Modal LPDB-KUMKM, KSPPS Al Huda Wonosobo Catatkan Total Asset Rp151 Miliar
Founder and CEO Epic Property M. Gali Ade Nofrans menjelaskan peluang industri properti di 2023.
Antara lain, pembangunan infrastruktur transportasi masih menjadi faktor utama pendorong kenaikan harga properti di Jabodetabek.
Kemudian, pencarian properti kelas menengah atas meningkat dan kebutuhan penerapan teknologi baru dalam bidang properti.
"Peluang lainnya adalah respons terhadap kebijakan subsidi terkait properti dari pemerintah, hal ini didasarkan survei bahwa 43 persen responden berencana mempercepat rencana beli rumah karena subsidi PPN," papar Nofrans.
BACA JUGA:Tanggap Bencana Erupsi Gunung Merapi, BRI Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak
"35 mengincar rumah dengan harga lebih tinggi karena subsidi PPN, dan baru 17 persen responden yang merasakan manfaat rumah subsidi," lanjutnya.
Ia pun berharap pemerintah memberikan insentif Pajak berupa Pelonggaran uang muka kredit pemilikan properti hingga nol persen serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga sebesar 50 persen.
"Selain itu pemerintah pun diharapkan memberikan kemudahan Perijinan Proses Transaksi dan Sosialisasi, serta dari sektor perbankan diharapkan ada promo bunga KPR dengan kemudahan skema bayar, khususnya promo bunga KPR, dapat memacu peningkatan transaksi yang terjadi di industri properti," pungkas Nofrans.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id