Disorot KPK, BPKH Akhirnya Blak-Blakan Soal Pengelolaan Dana Haji
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akhirnya blak-blakan soal pengelolaan dana haji usai disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK Nurul Ghu
JAKARTA, FIN.CO.ID - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akhirnya blak-blakan soal pengelolaan dana haji usai disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron meminta BPKH transparan dalam mensosialisasikan kenaikan biaya haji mencapai Rp69 juta.
Anggota Badan Pelaksana BPKH Indra Gunawan menegaskan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan secara syariah.
Baca Juga
Dia menyebut tak sepeserpun dana haji yang diinvestasikan untuk membiayai proyek infrastruktur.
BACA JUGA:Biaya Haji 2023 Naik Rp69 Juta, KPK: Kemenag dan BPKH Harus Terbuka Soal Biaya Haji
BACA JUGA:Pekan Keempat Maret Jadi Awal Ramadan 2023, Ini Doa dan Niat Puasa Wajib Bulan Ramadan
"Tidak ada satu sen pun investasi langsung untuk pembiayaan infrastruktur, sebagaimana yang ditudingkan," ujarnya, Senin, 30 Januari 2023.
Dijelaskannya, pengeloaan dana haji dilakukan secara syariah. Bahkan penentuannya pun harus didiskusikan dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Dikatakannya, berdasarkan hitungannya, dana setoran per anggota jamaah Rp25 juta dan jumlah jamaah tunggu sekitar 5,26 juta.
Dari jumlah tersebut total dana jamaah senilai Rp132,5 triliun. Sementara, dana haji yang dikelola BPKH mencapai Rp166 triliun.
BACA JUGA:Tata Cara Berpakaian Ihram dan Doa-Doa Saat Ibadah Haji dan Umroh
BACA JUGA:Ternyata Ada 1.030.501 Formasi CPNS dan PPPK Tahun 2023, Segera Persiapkan Diri
"Dana haji aman, ada Rp166 triliun dengan antrean persisnya 5,26 juta jamaah," kata dia.
Dia pun sangat mendukung, adanya dana haji yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Baca Juga
Hukum syariah disebut ada untuk memelihara banyak hal, termasuk keberlanjutan dalam menjalankan ibadah agama.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Kementerian Agama (Kemenag) dan BPKH harus jelas dan transparan dalam sosialisasi biaya haji agar tidak membuat kaget masyarakat.
BACA JUGA:Biaya Haji 2023 Rp69 Juta, Jokowi: Belum Final Sudah Ramai
BACA JUGA:Pemutihan Pajak Kendaraan 2023 Dibuka di 4 Wilayah, Catat Jadwal Lengkapnya
"Ketika Kemenag kemarin mengumumkan rencana ONH (ongkos naik haji) di 2023 senilai Rp69 juta masyarakat terkejut, karena selama ini tidak tersosialisasikan secara jelas sesungguhnya masyarakat itu apakah selama ini sudah memenuhi kebutuhan biaya ibadah haji secara keseluruhan," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Ghufron mengungkapkan selama ini asumsi masyarakat biaya haji atau ONH yang besarannya Rp35 juta hingga Rp40 juta adalah total biaya haji, termasuk transportasi, akomodasi, biaya hidup, dan sebagainya.
Baca Juga
BACA JUGA:Biaya Haji 2023 Rp69 Juta Seharusnya Rp98 Juta, Kemenag: Sisanya Dibayar BPKH
BACA JUGA:Download Game Stumble Guys Original, Klik Disini Untuk Dapatkan Link Downloadnya!
Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan biaya haji yang dibayarkan oleh jamaah masih belum mencukupi biaya haji yang sesungguhnya.
Kementerian Agama mengusulkan rerata biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sebesar Rp69.193.733 per orang, lebih tinggi dari biaya perjalanan ibadah haji tahun 2022 yang ditetapkan Rp39.886.009 per orang.
Yaqut menjelaskan bahwa rerata biaya perjalanan ibadah haji yang diusulkan mencakup 70 persen dari rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diusulkan Rp98.893.909 per orang.
"Makanya kemarin yang kami usulkan kepada DPR skema ini, 70 persen ditanggung oleh jamaah, 30 persen itu digunakan ditutup dengan menggunakan dana manfaat yang dikelola oleh BPKH," kata dia.