Pemerintah Diminta Tuntaskan Proses Telaah Hukum PT CLM, 2.000 Karyawan Pertambangan Gelisah Tanpa Kepastian

Bahkan, lanjut Direktur PT CLM itu, lebih berhati-hati dengan siapa mereka menjalin kontrak agar tidak terjadi penguasaan perseroan dengan modus hostile take over.  

BACA JUGA: Babak Baru Kasus Tambang Batu Bara Ilegal di Kaltim, Bareskrim Fokus Selesaikan Pemberkasan

"Kami memberi arena kepada yang berwenang untuk bersikap obyektif dan menggunakan sense of keadilannya. Di sini tidak ada unsur pidana, kami tidak melakukan tipu daya," beber Helmut.

"Kalau tidak dilindungi, bagaimana kami bisa berkarya, padahal saat ini kami sudah menandatangani proses hilirisasi dengan investor dari China," sambungnya.

Ada 2.000 Karyawan Terkatung-Katung, DPRD Akan Surati Kemenko Polhukam

Dengan koordinasi dari Kemenko Polhukam, Helmut Hermawan berharap proses telaah hukum yang sedang dilakukan pemerintah bisa dipercepat.

BACA JUGA: Dua Orang Ditetapkan Tersangka Kasus Tambang Ilegal di Kalimantan Timur

Dengan demikian, pihaknya bisa segera melanjutkan operasional tambang guna menyelamatkan perekonomian 2.000 KK dari masyarakat Luwu Timur yang sekarang terkatung-katung.

"Masyarakat di sana sudah gelisah selama operasional tambang vakum 2 bulan ini," imbuh Helmut.

"Pada 26 Desember 2022 silam, Bapak HM Siddiq, Wakil Ketua DPRD Luwu Timur sampai datang ke Jakarta, menyampaikan kekhawatirannya karena CLM belum memperlihatkan tanda-tanda akan beroperasi lagi," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama Komisaris PT CLM Thomas Azali menambahkan, berdasarkan laporan dari lapangan, ia mendapatkan data, banyak karyawan PT CLM yang mulai kesulitan ekonomi.

BACA JUGA: Polisi Ungkap Penyebab Tambang Batu Bara Sawahlunto Milik PT NAL Meledak

Hal ini akibat mandeknya operasional PT CLM di Luwu Timur, pasca kisruh penyerobotan lahan oleh kubu Zainal Abidin.

"'Padahal sebentar lagi Ramadhan dan Lebaran, apa pemerintah tidak khawatir terjadi gejolak," prihatin Thomas.

Oleh karena itu, Thomas Azali sangat mendukung inisiatif  Wakil Ketua DPRD Luwu Timur HM Siddiq yang mengatakan akan bersurat kepada Kementerian terkait serta Kemenko Polhukam agar mempercepat proses ini.