News . 12/01/2023, 20:48 WIB

Netralitas ASN 'Harga Mati' di Pemilu 2024

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA, FIN.CO.ID - Netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi harga mati dalam pesta demokrasi.

Begitupun dengan ASN yang terlibat sebagai penyelenggaraan Pemilu 2024 harus menjaga netralitas.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan hal itu, di Istana Wapres, Kamis, 12 Januari 2023. 

BACA JUGA:China Minta Pembatasan Diskriminatif Warganya Dicabut

Menurut wapres, netralitas sudah ada aturannya.

"ASN harus netral itu sudah jelas, tidak bisa ditawar lagi," tegas Ma'ruf Amin dalam keterangannya. 

Terlebih lagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memastikan bahwa ASN dipersilakan untuk menjadi petugas pengawas pemilu badan Ad Hoc. 

Meski demikian, terdapat syarat yang harus dipenuhi ASN.

BACA JUGA:Sikat Lur! Cara Dapat Saldo DANA Gratis Terbaru, Hasilkan Rp600 Ribu Tanpa Aplikasi dan Undang Teman

Di antaranya, pengajuan pemberhentian sementara dari instansi masing-masing.

Namun, kata wapres, keterlibatan ASN pada Pemilu 2024 hanya untuk daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). 

Dengan kata lain, keterlibatan ASN sebagai penyelenggara pemilu di daerah 3T lantaran sulit merekrut masyarakat sipil. 

"Sehingga, ketika itu ada kesulitan maka ASN ini menjadi semacam petugas ad hoc sementara dia ditugaskan, terutama untuk daerah-daerah yang sulit sperti daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar," papar wapres. 

BACA JUGA:Klik Link Download GB WhatsApp Terbaru 2023 di Sini, Lalu Instal dan Aktifkan di PC Laptop dan Macbook

Hanya saja, tegas Ma'ruf Amin, ASN harus tetap netral, meskipun menjadi penyelenggara pemilu. 

"Sebagai penyelenggara kan memang harus netral," ungkap Wapres.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. 

SKB diterbitkan untuk menjamin terjaganya netralitas ASN pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024.

BACA JUGA:3 Alasan Mengapa Prabowo Subianto Adalah Sasuke, Kok Bisa?

SKB ini ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja, Kamis 22 September 2022, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id