News

Reshuffle Kabinet, Jokowi Harus Terima Usul PDIP agar Koalisi Tak Rapuh

Menguatnya isu reshuffle dalam Kabinet Indonesia Maju bergantung pada kearifan Presiden Jokowi

Reshuffle Kabinet, Jokowi Harus Terima Usul PDIP agar Koalisi Tak Rapuh
Ilustrasi kursi menteri Kabinet Indonesia Maju. (ist)

JAKARTA, FIN.CO.ID - Menguatnya isu reshuffle dalam Kabinet Indonesia Maju bergantung pada kearifan Presiden Jokowi dalam menyikapi usul dan masukan dari PDI Perjuangan.

Demikian diungkapkan Pengamat Politik Amir Hamzah kepada fin.co.id, Jumat sore, 6 Januari 2023, di Jakarta.

Menurut Amir, reshuffel kabinet merupakan hal lumrah dalam sebuah pemerintahan. 

BACA JUGA:Reshuffle Kabinet Tak Terbantahkan

Terlebih lagi, Presiden Jokowi merupakan petugas partai yang harus mendengarkan aspirasi, usul, dan masukan dari PDIP.

"Ketidakarifan Jokowi bila tak terima usul PDIP bisa menyebabkan kerenggangan antara dirinya dengan PDIP. Bahkan, bisa menimbulkan kerapuhan dalam koalisi," ujar Amir.

Seperti diketahui, Ketua DPP PDIP Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat meminta 2 menteri dari Partai Nasdem mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Kedua menteri dimaksud yakni, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

BACA JUGA:Pro dan Kontra Netizen terhadap Adinia Wirasti

Djarot memandang bahwa 2 menteri dari Nasdem itu layak untuk dievaluasi oleh Presiden Jokowi.

Mengomentari hal itu, Amir menyatakan bahwa desakan evaluasi 2 menteri oleh Ketua DPP PDIP Djarot, pastinya efek dari Partai Nasdem yang sudah terbuka menetapkan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

"Karena Nasdem sudah terbuka mencalonkan Anies, sikapnya tak sejalan dengan koalisi rezim Jokowi," tandas Amir. 

Desakan evaluasi menteri dari Partai Nasdem, sambung Amir, bisa saja berujung pada reshuffle kabinet.

BACA JUGA:Tiga Pelaku Tawuran yang Menewaskan 1 Remaja di Kalimalang Ditangkap Kepolisian 

"Dengan reshuffle kabinet, dua menteri dari Nasdem itu akan digantikan dari partai lain. Kalau dari Nasdem lagi, sami mawon, podo wae," imbuh dia.

Di negeri mana pun, kata Amir, bila kabinet terlalu luas akan menimbulkan konflik.

Parpol yang berjumlah banyak, pasti akan meminta jatah kursi menteri.

Namun menjadi persoalan, jumlah kursi menteri terbatas.

BACA JUGA:Beredar Keluarga Ungkap Isi Surat Wasiat Putri Napitupulu dan Reynaldi Nainggolan, Isinya Mengejutkan

"Ini bisa menjadi pelajaran bagi para elit politik. Sudah saatnya penyederhanaan parpol," tutur dia. 

Makin banyak parpol, diakui Amir, demokrasi semakin sehat.

"Tapi lebih sering konflik di pemerintahan. Sebab, semuanya mau terwakili, tapi kursi terbatas," tambah dia.

Tak pembagian kekuasaan, sambung Amir, pemerintahan seperti saat ini rentan pembagian 'kue'.

Akibatnya, praktik korupsi tak bisa dihindari.

BACA JUGA:Ma'ruf Amin Blak-blakan Soal Reshuffle Kabinet, Ada Menteri Tidak Bekerja dengan Baik

"Walau politik transaksi disembunyikan, tetap saja terungkap," tegas dia.

Dampak lain ketidaksederhanaan partai politik, kata Amir, terjadi perbedaan antara komitmen pribadi dengan partai yang mengutus.

"Bisa saja komitmen pribadi sang menteri bertentangan dengan partai yang mengutusnya," imbuh dia.

Berita Terkait