News . 06/01/2023, 16:09 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID - Mulai awal Januari 2023, data Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan otomatis terhapus apabila pemilik tidak melakukan perpanjangan selama 2 tahun. Pertanyaannya apakah masih bisa diurus?
Jawabannya bisa! Cara mengurus STNK mati 2 tahun tidak sesulit yang Anda bayangkan. Tentu saja sebelum data STNK Anda benar-benar terhapus secara permanen di sistem. Karena itu, sebelum kendaraan Anda jadi bodong, segera urus di Samsat. Jangan terlambat.
BACA JUGA:Info Penting! STNK Mati 2 Tahun Terhapus Otomatis dan Tak Bisa Daftar Ulang, Status Kendaraan Bodong
Alur mengurus STNK mati 2 tahun hampir sama dengan perpanjangan STNK 5 tahunan.
Anda hanya perlu menyiapkan berbagai dokumen serta biaya yang telah diperhitungkan terkait pengurusan STNK mati 2 tahun tersebut.
Karena STNK mati 2 tahun, maka Anda harus menyiapkan sejumlah biaya tambahan karena ada denda yang harus dibayar.
Sebenarnya mengurus mengurus STNK mati 2 tahun bisa saja dilakukan via online.
BACA JUGA:Tak Hiraukan Tilang Elektronik, 2.600 STNK Pelanggar Lalu Lintas Diblokir
Namun bagi yang menunggak lebih dari 1 tahun, perlu datang langsung ke Samsat induk.
Berikut persyaratan dan cara mengurus STNK mati 2 tahun atau lebih.
Syarat Mengurus STNK Mati:
- Fotocopy KTP
- Fotocopy STNK yang telah mati
- STNK asli yang telah mati
- Fotocopy BPKB kendaraan
- Uang untuk membayar pajak
- Kendaraan yang akan diperpanjang STNK-nya
- Paspor dan fotocopynya bagi pemilik WNA
- Bukti pembayaran pajak kendaraan jika bayar secara online
BACA JUGA:Polda Metro Jaya Kaji Wacana Uji Emisi Jadi Syarat Perpanjangan STNK
Prosedur Mengurus STNK Mati 2 Tahun:
1. Datang ke Samsat terdekat
Datang ke Samsat terdekat sesuai dengan wilayah nomor plat nomor kendaraan Anda.
2. Cek Fisik Kendaraan
Petugas Samsat akan melakukan cek fisik kendaraan. Mulai dari nomor rangka hingga nomor mesin lalu menyesuaikannya dengan BPKB yang Anda bawa. Pada cek fisik kendaraan ini, ada biaya sebesar Rp. 15 ribu untuk formulir serta surat nomor cek fisik yang nantinya diserahkan ke petugas Samsat.
3. Mengisi Formulir Pajak
Setelah cek fisik kendaraan, Anda diminta mengisi dan mencetak formulir pajak yang dilakukan di komputer yang telah disediakan Samsat. Setelah data formulir diisi, serahkan ke petugas loket penerimaan berkas fisik untuk diverifikasi.
BACA JUGA:Pemprov DKI Wajibkan Uji Emisi Kendaraan Jadi Syarat Perpanjangan STNK, Berlaku Mulai...
4. Menyerahkan Semua Persyaratan
Semua dokumen persyaratan yang telah Anda bawa seperti fotocopy KTP, STNK yang mati, fotocopy BPKB, dan lain-lain diserahkan kepada petugas Samsat untuk diproses lebih lanjut.
5. Mengisi Surat Keterangan
Jika sudah menyerahkan persyaratan dokumen, Anda akan diminta mengisi surat keterangan yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan identitas pemilik atau identitas kendaraan bermotor.
6. Lakukan Pembayaran
Pembayaran dapat dilakukan di loket resmi yang ada di Samsat Induk. Ada kemungkinan biayanya cukup mahal. Sebab, ada denda 1 tahun lebih.
BACA JUGA:Wuualllaaah... 22 Anggota Polisi Ditilang Polisi, Soalnya Pada Gak Punya SIM dan STNK
Cara Menghitung Denda Telat Bayar Pajak Kendaraan:
Berdasarkan ketentuan, ada cara menghitung denda telat membayar pajak. Mulai dari keterlambatan 3 bulan hingga 2 tahun.
Rumusannya Adalah Sebagai Berikut:
1. Denda keterlambatan 3 bulan atau lebih: PKB X 25 persen X 3/12 + denda SWDKLLJ
2. Denda keterlambatan 6 bulan atau lebih: PKB X 25 persen X 6/12 + denda SWDKLLJ
3. Denda keterlambatan 1 tahun lebih: PKB X 25 persen X 12/12 + denda SWDKLLJ
4. Denda keterlambatan 2 tahun lebih: 2 X PKB X 25 persen X 12/12 + denda SWDKLLJ
5. Denda keterlambatan 3 tahun lebih: 3 X PKB X 25 persen X 12/12 + denda SWDKLLJ
6. Denda keterlambatan STNK mati 4 tahun lebih: 4 X PKB X 25 persen X 12/12 + denda SWDKLLJ
7. Denda keterlambatan 5 tahun lebih: 5 X PKB X 25 persen X 12/12 + denda SWDKLLJ
Denda SWDKLLJ dikenakan Rp 35 ribu untuk kendaraan motor atau roda dua. Sementara roda empat biayanya Rp 100 ribu.
BACA JUGA:SIM-STNK Dikelola Kemenhub Dipertanyakan
STNK Mati 2 Tahun Terhapus Otomatis Kendaraan Jadi Bodong
Seperti diketahui, mulai awal Januari 2023, data Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan otomatis terhapus apabila pemilik melakukan perpanjangan selama 2 tahun. Bagi yang terlambat, tidak bisa daftar ulang.
Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus menegaskan aturan tersebut mulai diberlakukan awal tahun 2023.
Aturan itu berdasarkan pasal 74 ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
BACA JUGA:Sigma Battle Royale Versi Original Sudah Bisa Login? Buruan Klik Start, Gampang Banget
Dalam pasal 74 ayat 2 dan dijelaskan penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dapat dilakukan salah satunya jika pemilik kendaraan tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya dua tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
Sementara dalam pasal 3 juga diterangkan data kendaraan yang sudah dihapus tidak bisa didaftarkan kembali atau daftar ulang.
"Kalau datanya sudah terhapus berarti hilang," ujar Yusri dikutip fin.co.id dari website Korlantas Polri pada Jumat, 6 Januari 2023.
Regulasi tersebut, lanjut Yusri, disiapkan untuk mendorong masyarakat patuh membayar pajak kendaraan.
Menurutnya ada beberapa tahapan yang dilakukan sebelum STNK dinyatakan dihapus.
"Tentu ada tahapannya. STNK mati kita kasih SP (surat peringatan). Nah, SP itu dikirimkan ke pemilik kendaraan. Ini akan dilakukan bertahap mulai awal tahun ini," papar Yusri.
Surat peringatan itu akan dilakukan sebanyak 3 kali selama 5 bulan. Untuk pemblokiran registrasi kendaraan bermotor satu bulan. Selanjutnya, menghapus dari data induk ke data record 12 bulan.
Pada tahap akhir, akan dilakukan penghapusan data registrasi kendaraan bermotor secara permanen.
BACA JUGA:Menangkan Saldo DANA Resmi Total Rp2.5 juta Setiap Hari, Lihat Caranya di Sini
"Jika data kendaraan dihapus, maka pemilik tidak bisa lagi mendaftarkan ulang kendaraannya. Artinya status kendaraannya menjadi bodong. Sehingga tidak bisa lagi digunakan di jalan raya," paparnya.
Aturan ini, kata Yusri, juga bisa menambah pemasukan pemerintah dari pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dibayarkan oleh masyarakat.
"Dalam hal ini Polisi tidak memiliki kewenangan terkait pajak. Namun Polri dapat bersinergi dengan cara mengingatkan masyarakat bila data STNK dapat dihapus apabila tidak membayar pajak," pungkas Yusri.
BACA JUGA:Link Download Game CarX Street Racing Mod Apk Terbaru 2023 Unlimited Money Disini!
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id