Nasional

Fraksi PKS Kecam Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja: Bencana Undang-Undang!

Sekretaris Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah kecam Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan bilang bencana Undang-Undang (UU).

Fraksi PKS Kecam Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja: Bencana Undang-Undang!
Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Ledia Hanifa Amaliah.

JAKARTA, FIN.CO.ID - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Ledia Hanifa Amaliah kecam Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan bilang bencana Undang-Undang (UU).

"Kehadiran Perppu nomor 2 tahun 2022 ini dapat dikatakan sebagai satu bencana Undang-Undang," ucap Ledia dalam rilis yang diterima.

Karena, bagi Ledia Hanifa Amaliah, berpotensi mengganggu, merusak serta merugikan kehidupan bernegara yang demokratis.

"Dan mencederai ketundukan pada hirarki perundang-undangan di negeri ini," ucap Ledia.

BACA JUGA:Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Bukti Pemerintah Arogan

Anggota Badan Legislasi DPR RI ini menjelaskan Undang-Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK pada November 2021.

Dalam keputusannya MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan.

"Jadi MK secara lugas memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan pada Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan tenggat hingga November 2023," terang Ledia.

"Namun, bukannya melaksanakan amanah perintah perbaikan Undang-Undang tersebut bersama DPR, Presiden Jokowi malah menerbitkan produk hukum baru berupa Perppu. Yang diamanahkan apa, yang dikerjakan apa," tambahnya.

BACA JUGA:Perppu Cipta Kerja, LBH: DPR Harus Menolak karena Tak Sejalan dengan Putusan MK

Langkah Presiden Jokowi ini, menurut Sekretaris PKS, juga menunjukkan betapa pemerintah itu malas.

Bahka menggampangkan pelanggaran terhadap hirarki perundang-undangan sekaligus melecehkan DPR.

"Pemerintah masih punya waktu satu tahun untuk melaksanakan perintah MK memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja melibatkan publik dan membahasnya bersama DPR," beber Ledia.


Salinan Perppu No 2 Tahun 2022 Cipta Kerja.-Istimewa-

"Tetapi yang dipilih secara sadar justru menerbitkan Perppu, yang berarti mengabaikan perlunya pelibatan publik," sambungnya.

BACA JUGA:Anthony Budiawan Soal Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja: Mengada-ada, Terkesan Melangkahi Wewenang DPR

"Abai pada ketundukan pada hirarki perundang-undangan dan melecehkan DPR yang menurut UUD NRI 1945 pasal 20 ayat 1 dan 2 memiliki kuasa membentuk Undang-Undang bersama Presiden," jelas Ledia.

Ledia tidak menafikan bahwa Presiden memiliki hak prerogeratif menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Namun, tegas aleg dapil Kota Bandung Kota Cimahi ini lagi, syarat kehadiran Perppu No 2 Tahun 2022 ini tidak kuat dan terlalu dipaksakan.

"Salah satu syarat kehadiran Perppu adalah kegentingan yang memaksa dan ketidakmungkinan memunculkan Undang-Undang dengan prosedur biasa," tegas Ledia,

BACA JUGA:Said Didu Tanya Putusan MK Bisa Dianulir dengan Perppu Cipta Kerja? Mahfud MD Beri Jawaban Mengejutkan

"Mana situasi genting yang kita hadapi? Mana ketidakmungkinan memunculkan Undang-Undang dengan prosedur biasa?," tanya sekretaris Fraksi PKS itu

"Yang ada justru keputusan pemaksaan dari Presiden yang mencederai kehidupan demokratis," pungkas Ledia.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ledia Hanifa (@ledia_hanifa)

Berita Terkait