Fraksi PKS Kecam Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja: Bencana Undang-Undang!
Sekretaris Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah kecam Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan bilang bencana Undang-Undang (UU).
JAKARTA, FIN.CO.ID - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Ledia Hanifa Amaliah kecam Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan bilang bencana Undang-Undang (UU).
"Kehadiran Perppu nomor 2 tahun 2022 ini dapat dikatakan sebagai satu bencana Undang-Undang," ucap Ledia dalam rilis yang diterima.
Karena, bagi Ledia Hanifa Amaliah, berpotensi mengganggu, merusak serta merugikan kehidupan bernegara yang demokratis.
Baca Juga
"Dan mencederai ketundukan pada hirarki perundang-undangan di negeri ini," ucap Ledia.
BACA JUGA:Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Bukti Pemerintah Arogan
Anggota Badan Legislasi DPR RI ini menjelaskan Undang-Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK pada November 2021.
Dalam keputusannya MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan.
"Jadi MK secara lugas memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan pada Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan tenggat hingga November 2023," terang Ledia.
"Namun, bukannya melaksanakan amanah perintah perbaikan Undang-Undang tersebut bersama DPR, Presiden Jokowi malah menerbitkan produk hukum baru berupa Perppu. Yang diamanahkan apa, yang dikerjakan apa," tambahnya.
BACA JUGA:Perppu Cipta Kerja, LBH: DPR Harus Menolak karena Tak Sejalan dengan Putusan MK
Langkah Presiden Jokowi ini, menurut Sekretaris PKS, juga menunjukkan betapa pemerintah itu malas.
Bahka menggampangkan pelanggaran terhadap hirarki perundang-undangan sekaligus melecehkan DPR.
"Pemerintah masih punya waktu satu tahun untuk melaksanakan perintah MK memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja melibatkan publik dan membahasnya bersama DPR," beber Ledia.

Salinan Perppu No 2 Tahun 2022 Cipta Kerja.-Istimewa-
Baca Juga
"Tetapi yang dipilih secara sadar justru menerbitkan Perppu, yang berarti mengabaikan perlunya pelibatan publik," sambungnya.
"Abai pada ketundukan pada hirarki perundang-undangan dan melecehkan DPR yang menurut UUD NRI 1945 pasal 20 ayat 1 dan 2 memiliki kuasa membentuk Undang-Undang bersama Presiden," jelas Ledia.
Ledia tidak menafikan bahwa Presiden memiliki hak prerogeratif menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Namun, tegas aleg dapil Kota Bandung Kota Cimahi ini lagi, syarat kehadiran Perppu No 2 Tahun 2022 ini tidak kuat dan terlalu dipaksakan.
"Salah satu syarat kehadiran Perppu adalah kegentingan yang memaksa dan ketidakmungkinan memunculkan Undang-Undang dengan prosedur biasa," tegas Ledia,
Baca Juga
"Mana situasi genting yang kita hadapi? Mana ketidakmungkinan memunculkan Undang-Undang dengan prosedur biasa?," tanya sekretaris Fraksi PKS itu
"Yang ada justru keputusan pemaksaan dari Presiden yang mencederai kehidupan demokratis," pungkas Ledia.
View this post on Instagram